Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. MI Rommy Pujianto.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. MI Rommy Pujianto.

Delapan Orang jadi Tersangka Suap Kementerian PUPR

Nasional OTT di Kementerian PUPR
Fachri Audhia Hafiez • 30 Desember 2018 01:48
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan delapan tersangka kasus dugaan suap kepada pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait proyek Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup.
 
Kedelapan tersangka itu itu yakni, sebagai pihak pemberi Direktur Utama PT Wijaya Kesuma Emindo (WKE), Budi Suharto; Direktur PT WKE, Lily Sundarsih; Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP), Irene Irma; Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo.
 
Kemudian sebagai pihak penerima, Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare; PPK SPAM Katulampa, Meina Woro Kusrinah; Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat, Teuku Moch Nazar; dan PPK SPAM Toba I, Donny Sofyan Arifin.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan delapan orang sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Minggu, 30 Desember 2018.
 
(Baca: KPK Sesalkan Proyek Penyediaan Air Bencana Dikorup)
 
Anggiat, Meina, Nazar dan Donny diduga telah menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM tahun 2017-2018 di Umbulan 3 Pasuruan, Lampung, Toba I dan Katulampa. Sementara 2 proyek lain yakni pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.
 
Lelang diatur sedemikian rupa agar dimenangkan PT WKE dan PT TSP dengan pemilik orang yang sama. "Praktiknya, dua perusahaan ini diminta memberikan sejumlah uang pada proses lelang, sisanya saat pencairan dana dan penyelesaian proyek," ujar Saut.
 
Atas perbuatannya, Budi, Lily, Irene, dan Yuliana selaku pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.
 
Sedangkan, Anggiat, Meina, Nazar dan Donny selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(JMS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif