Plt juru bicara KPK, Ali Fikri/Antara/M Risyal Hidayat.
Plt juru bicara KPK, Ali Fikri/Antara/M Risyal Hidayat.

Transaksi Korupsi Nurdin Abdullah Digali Lewat Mahasiswa

Nasional KPK Kasus Suap kasus korupsi
Candra Yuri Nuralam • 08 April 2021 09:06
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mahasiswa M Fathul Fauzy Nurdin sebagai saksi pada Rabu, 7 April 2021. Dia dipanggil karena diduga mengetahui transaksi suap proyek dan perizinan yang dilakukan Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.
 
"Fathul didalami pengetahuan saksi antara lain mengenai adanya dugaan transaksi keuangan dari tersangka NA (Nurdin Abdullah) yang terkait dengan perkara ini," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 8 April 2021.
 
Lembaga Antikorupsi juga memanggil wiraswasta Raymond Ardan Arfandy kemarin. Dia dipanggil untuk mendalami aliran dana rasuah yang diterima Nurdin.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan pemberian sejumlah uang oleh tersangka AS (Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto) kepada tersangka NA (Nurdin Abdullah) karena adanya pengerjaan sejumlah proyek di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan," ujar Ali.
 
Raymond juga dimintai keterangan terkait kerja sama Agung dalam mengerjakan proyek di Sulawesi Selatan. Keterangan Raymond sudah ditulis dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
 
Baca: KPK Ultimatum Pejabat di Bengkulu Tak Korupsi
 
Nurdin bersama Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto ditangkap KPK pada Jumat, 16 Februari 2021. Uang Rp2 miliar diduga terkait suap disita KPK dalam operasi senyap itu.
 
KPK kemudian menetapkan ketiganya menjadi tersangka kasus suap dan gratifikasi pada proyek kawasan wisata Bira, Bulukumba. Nurdin dan Edy menjadi tersangka penerima suap, sedangkan Agung tersangka pemberi suap.
 
Nurdin dan Edy dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara itu, Agung dikenakan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif