Suasana sidang gugatan praperadilan terkait penetapan tersangka mafia minyak goreng (migor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Medcom.id/Fachri
Suasana sidang gugatan praperadilan terkait penetapan tersangka mafia minyak goreng (migor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Medcom.id/Fachri

Kubu Mendag Nilai Gugatan Penetapan Tersangka Mafia Migor Prematur

Nasional minyak goreng Kementerian Perdagangan praperadilan Mafia Minyak Goreng
Fachri Audhia Hafiez • 19 April 2022 14:42
Jakarta: Kuasa hukum Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Ahmad Fauzan Ibrahim, menilai gugatan praperadilan terkait penetapan tersangka mafia minyak goreng (migor) prematur. Gugatan tersebut diajukan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) dan Perkumpulan Aspirasi Masyarakat Keadilan Indonesia (ASMAKI).
 
"Dalam eksepsi, menyatakan permohonan para pemohon prematur," kata Fauzan saat membacakan tanggapan terhadap permohonan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 19 April 2022.
 
Fauzan merujuk pada salah satu permohonan pemohon terkait penghentian penyidikan terhadap kasus hilang dan mahalnya harga minyak goreng. Menurut dia, dalil pemohon bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan tidak mencantumkan surat penghentian penyidikan (SP3).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Berdasarkan dengan itu, sangat relevan bagi Yang Mulia Hakim pemeriksa permohonan ini dikesampingkan dan dinyatakan tidak diterima karena ketiadaan objek," ujar Fauzan.
 
Mendag diklaim tak pernah memberikan pernyataan apa pun terkait harga maupun penimbunan minyak goreng pada 18 Maret 2022. Dalil pemohon dinilai tidak benar.
 
"Dalil para pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada," ujar Fauzan.
 
Pemohon juga dinilai tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan praperadilan. MAKI dinilai sebagai organisasi masyarakat (ormas) yang tidak memiliki dokumen pengesahan pendukung dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
 
"Sedangkan, pemohon II (ASMAKI) dalam sidang pemeriksaan legalitas tidak mampu menunjukkan surat pengesahan dari Kemenkumham," ujar Fauzan.
 
Baca: Mendag Akan Beri Jawaban Terkait Gugatan Penetapan Tersangka Mafia Migor
 
Hakim tunggal praperadilan, Dewa Ketut Kartana, diminta menerima seluruh dalil pemohon. Lalu, menolak permohonan gugatan praperadilan tersebut.
 
"Menyatakan termohon tidak melakukan penghentian penyidikan secara tidak sah terkait perkara a quo," kata Fauzan.
 
Koordinator MAKI Boyamin Saiman sekaligus penggugat tidak ambil pusing dengan tanggapan kubu Mendag. Boyamin meyakini pihaknya sudah memenuhi unsur legal standing untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.
 
Tanggapan kubu Mendag juga dinilai membuktikan mereka belum melakukan apa-apa terkait fenomena kelangkaan minyak goreng. "Yang mengecewakan mereka ternyata sampai saat ini belum melakukan apa-apa. Berarti kan mereka tidak menjalankan tugasnya sampai harus saya bilang Kementerian Perdagangan dibubarkan saja," ucap Boyamin.
 
Muhammad Lutfi digugat karena dilatarbelakangi fenomena langkanya minyak goreng yang diduga melibatkan pengusaha atau mafia. Mereka diduga menimbun minyak goreng.
 
Terhadap kondisi tersebut, kata Boyamin, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) selaku penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) mestinya melakukan penyidikan atas kasus langka dan mahalnya minyak goreng. Padahal, terdapat 73 penyidik yang dinilai mampu melakukan penyidikan.
 
Muhammad Lutfi disebut sudah mengantongi nama para calon tersangka pelaku penimbun minyak goreng. Mekanisme penimbunan minyak goreng yang dilakukan calon tersangka juga sudah diketahui.
 
Calon tersangka mestinya diungkap pada Senin, 21 Maret 2022. Namun, Muhammad Lutfi tidak kunjung mengumumkan.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif