Mantan Kepala Staf Kostrad Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen. Foto: Medcom.id/Cindy
Mantan Kepala Staf Kostrad Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen. Foto: Medcom.id/Cindy

Kivlan Zen Respons Dakwaan Senjata Ilegal

Nasional kasus makar
Kautsar Widya Prabowo • 03 Oktober 2019 12:09
Jakarta: Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayjen (Purn) Kivlan Zen akan menjalani sidang pembacaan nota keberatan. Eksepsi itu akan merespons dakwaan penguasaan senjata api ilegal yang menjeratnya.
 
Kuasa hukum Kivlan Zein, Tonin Tachta Singarimbun, mengatakan ada tiga agenda pada pembacaan eksepsi Kivlan. Dia berharap hal ini menjadi perhatian hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).
 
"Mengenai UU Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA) bahwa terdakwa mengajukan keberatan kepada jaksa. Dengan adanya permohonan itu, hakim harus menghentikan persidangan sampai MA memerintahkan siapa yang berwenang," kata Tonin di PN Jakpus, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Kamis, 3 Oktober 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, pihaknya akan menunggu jawaban dari hakim apakah Badan Pembinaan Hukum TNI (Babinkum) diizinkan mengikuti jalannya persidangan hari ini. Selain itu, pihaknya meminta Kivlan menjadi tahanan kota lantaran harus menjalani operasi pengambilan serpihan granat yang bersarang ditubuhnya sejak aktif di TNI.
 
"Ini mau operasi tanggal 5 Oktober, tapi oleh RSPAD (Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto) suratnya sampai belum dikasih ke kami. Kata jaksa suratnya sudah dikasih ke jaksa, nanti kita lihat. Tapi, surat sudah kami buat untuk permintaan itu," jelas dia.
 
Sebelumnya, Kivlan didakwa soal senjata api ilegal. Dia disebut menguasai empat pucuk senjata api dan 117 peluru tajam. Dalam sidang perdana Kivlan, jaksa penuntut umum melayangkan dua dakwaan.
 
Dakwaan pertama, Kivlan dijerat pidana dengan Pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pada dakwaan kedua, Kivlan dijerat pidana dengan Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 1951 juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif