Ilustrasi KPK - MI.
Ilustrasi KPK - MI.

Legislator PKB Jazilul Fawaid Diperiksa KPK

Nasional kasus korupsi
Juven Martua Sitompul • 14 Agustus 2019 11:55
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan anggota Komisi III DPR, Jazilul Fawaid. Politikus PKB itu akan diperiksa terkait kasus dugaan suap pekerjaan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
 
“Jazilul Fawaid akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HA (Komisaris PT Sharleen Raya, Hong Arta John Alfred)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2019.
 
Penyidik juga memanggil satu saksi lain, Mutakin, staf administrasi anggota DPR Fraksi PKB Musa Zainudin. Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang sama.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Belum diketahui kaitan kader PKB dalam kasus ini. Sebelum Jazilul, ‘anak buah’ Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di Parlemen lainnya, Fathan juga masuk agenda pemeriksaan. Namun, Fathan mangkir panggilan penyidik.
 
Hong Arta John Alfred merupakan tersangka ke-12 dalam kasus dugaan suap di Kementerian PUPR. Ke-11 tersangka lain, Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir, mantan anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti, Julia Prasetyarini, Dessy A Edwi, Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng.
 
(Baca juga:Eks Legislator Damayanti Mangkir Pemeriksaan KPK)
 
Kemudian mantan anggota Komisi V DPR Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, Musa Zainudin, Yudi Widiana, mantan Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary, serta Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan.
 
Dalam kasus ini, Hong Arta John diduga memberikan suap kepada sejumlah pihak terkait proyek-proyek di Kementerian PUPR. Pihak yang disinyalir menerima kucuran uang haram itu, mantan Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary senilai Rp8 miliar dan Rp2,6 miliar pada pertengahan 2015 dan mantan anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti senilai Rp1 miliar pada November 2015.
 
Hong Arta dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif