Ilustrasi KPK. Foto: MI
Ilustrasi KPK. Foto: MI

James Riady Mangkir Pemeriksaan KPK

Nasional meikarta OTT Pejabat Bekasi
Juven Martua Sitompul • 12 Desember 2019 20:16
Jakarta: CEO Lippo Group James Riady mangkir panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). James sedianya diperiksa sebagai saksi dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Bekasi, yang menjerat mantan Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto (BTO).
 
“Tidak hadir pemeriksaan,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 12 Desember 2019.
 
Ini bukan kali pertama James masuk daftar pemeriksaan KPK. Bos Lippo Group itu juga sempat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Jaksa KPK sempat membuka rekaman pembicaraan antara Kadiv Land Acquisition and Permit PT Lippo Cikarang Edi Dwi Soesianto dengan Bartholomeus pada persidangan 11 Februari 2019. Dalam percakapan, Toto menyampaikan James dan Billy Sindoro ingin menemui Neneng Hasanah Yasin selaku bupati Bekasi.
 
James dan Billy akhirnya bertemu dengan Neneng di rumah dinas bupati pada awal Januari 2018. Jaksa penuntut umum menduga pertemuan berkaitan dengan proyek Meikarta.
 
James sempat memperlihatkan gambar proyek pembangunan Meikarta kepada Neneng. Selepas pertemuan tersebut, PT Lippo Cikarang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 53 apartemen dan 13 basement dalam proyek Meikarta.
 
Permohonan dilayangkan pada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Bekasi. Serangkaian suap disinyalir terjadi dalam proses penerbitan IMB tersebut.
 
KPK menjerat 11 tersangka dalam kasus suap Meikarta. Teranyar, KPK menetapkan Toto dan Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa.
 
Iwa diduga menerima Rp900 juta memuluskan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017. Sedangkan, Toto ditugaskan PT Lippo Karawaci 'menyelesaikan' izin pembangunan Meikarta dari Neneng Hasanah Yasin yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bekasi.
 
Iwa Karniwa disangkakan melanggar Pasal ‎12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Bartholomeus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1.
 

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif