medcom.id, Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi mulai menelisik metode pemerasan yang dilakukan Jero Wacik. Telisik itu membuka kemungkinan adanya pemerasan lain di luar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Menurut juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP menyebut, KPK tak menutup peluang menyelisik dugaan pemerasan Jero Wacik di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (sekarang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif). Peluang itu dimungkinkan jika KPK menemukan adanya laporan soal pemerasan di Kementerian itu.
"Bisa jadi berkembang apabila ada data dan informasi bahwa ada dugaan juga di kemenperekraf," kata Johan di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (18/9/2014).
Dugaan itu mengemuka, setelah KPK memanggil mantan Sekretaris Jenderal Kemenparekraf Wardiyatmo Suwarno Tarukaryoso. Wardiyatmo dipanggil guna dimintai keterangan ihwal pemerasan Jero. Johan mengaku, sejauh ini belum ada informasi Jero juga memeras di Kemeparekraf. "Sampai saat ini belum ada," sebut dia.
Johan menjelaskan, pemanggilan Wardiyatmo dilakukan guna mengklarifikasi informasi yang didapat penyidik terkait pemerasan Jero. "Saya tanyakan (kepada penyidik) bahwa keterangan diperlukan setelah ada keterangan saksi yang kemudian pelru dikonfirmasi ke Pak Wardiatmo ini," imbuh dia.
Namun, Johan menjelaskan, penyidik tak memberi informasi detail dari siapa informasi itu berhubungan dengan Wardiyatmo. Johan juga tak menyebut, apa isi informasi itu. "Tentu ini kaitannya dengan dugaan tindak pidana pemerasan yang diduga dilakukan tersangka JW dii Kementerian ESDM. Tapi Isinya apa saya tidak tahu," jelas dia.
Informasi yang diperoleh Metrotvnews.com, pemanggilan Wardiyatmo terkait dengan proses penggunaan dan pengalokasian dana operasional menteri di Kemenparekraf (dulu Kemenbudpar). Sebab diketahui, Jero sempat menjabat Menbudpar selama dua periode. Saat menjabat Menteri ESDM, Jero memerintah Waryono belajar ke Kemenparekraf untuk mengelola dan menyunat anggaran guna dialihkan ke DOM.
medcom.id, Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi mulai menelisik metode pemerasan yang dilakukan Jero Wacik. Telisik itu membuka kemungkinan adanya pemerasan lain di luar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Menurut juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP menyebut, KPK tak menutup peluang menyelisik dugaan pemerasan Jero Wacik di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (sekarang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif). Peluang itu dimungkinkan jika KPK menemukan adanya laporan soal pemerasan di Kementerian itu.
"Bisa jadi berkembang apabila ada data dan informasi bahwa ada dugaan juga di kemenperekraf," kata Johan di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (18/9/2014).
Dugaan itu mengemuka, setelah KPK memanggil mantan Sekretaris Jenderal Kemenparekraf Wardiyatmo Suwarno Tarukaryoso. Wardiyatmo dipanggil guna dimintai keterangan ihwal pemerasan Jero. Johan mengaku, sejauh ini belum ada informasi Jero juga memeras di Kemeparekraf. "Sampai saat ini belum ada," sebut dia.
Johan menjelaskan, pemanggilan Wardiyatmo dilakukan guna mengklarifikasi informasi yang didapat penyidik terkait pemerasan Jero. "Saya tanyakan (kepada penyidik) bahwa keterangan diperlukan setelah ada keterangan saksi yang kemudian pelru dikonfirmasi ke Pak Wardiatmo ini," imbuh dia.
Namun, Johan menjelaskan, penyidik tak memberi informasi detail dari siapa informasi itu berhubungan dengan Wardiyatmo. Johan juga tak menyebut, apa isi informasi itu. "Tentu ini kaitannya dengan dugaan tindak pidana pemerasan yang diduga dilakukan tersangka JW dii Kementerian ESDM. Tapi Isinya apa saya tidak tahu," jelas dia.
Informasi yang diperoleh Metrotvnews.com, pemanggilan Wardiyatmo terkait dengan proses penggunaan dan pengalokasian dana operasional menteri di Kemenparekraf (dulu Kemenbudpar). Sebab diketahui, Jero sempat menjabat Menbudpar selama dua periode. Saat menjabat Menteri ESDM, Jero memerintah Waryono belajar ke Kemenparekraf untuk mengelola dan menyunat anggaran guna dialihkan ke DOM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LHE)
