Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. Medcom.id
Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. Medcom.id

Dianggap Merugikan Hak Konstitusional, UU Perlindungan Data Pribadi Digugat ke MK

Indriyani Astuti • 23 November 2022 07:12
Jakarta: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). UU ini baru ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 17 Oktober 2022.
 
Gugatan dilayangkan karena terdapat sejumlah norma yang dianggap potensial merugikan hak konstitusional warga negara terkait data pribadi. Pemohon perkara Nomor 108/ PUU-XX/2022, yakni Leonardo Siahaan menilai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tidak memberikan kepastian hukum, terutama pada frasa yang berbunyi, “Undang-undang ini tidak berlaku untuk pemprosesan data pribadi oleh perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga”.
 
“Tidak adanya perlindungan pemprosesan data pribadi dalam kegiatan bisnis yang dilakukan di rumah tangga membuat data tersebut rentan dimanfaatkan,” ujar Leonardo dalam sidang uji materiel UU Perlindungan Data Pribadi terhadap UUD 1945 yang diketuai oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra dan anggota Daniel Yusmic P. Foekh dan Suhartoyo, di ruang sidang pleno MK, Jakarta, Selasa, 22 November 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, saat ini marak kebocoran data pribadi milik perseorangan. Data tersebut, ujar dia, sangat rentan dimanfaatan pelaku dalam mencari keuntungan atau kegiatan lainnya, sehingga dapat menimbulkan kerugian.
 
“Data pribadi seseorang sangat mudah dipindahtangan dari seseorang ke orang lain tanpa sepengetahuan subjek,” ucap dia.
 
Leonardo meminta Mahkamah menyatakan Pasal 2 ayat (2) UU PDP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 

Baca: UU PDP Tingkatkan Kepercayaan Publik Terkait Kemanan Data Pribadi


Sementara itu, Dian Leonaro Benny memohonkan uji materiel Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP, yakni frasa “Hak-hak subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13 ayat (1) dan (2) dikecualikan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.” Menurut pemohon pasal itu belum memberikan kepastian hukum serta multitafsir multitafsir.
 
“Ada pelanggaran hak-hak subjek data pribadi yang dikecualikan dalam kepentingan pertahanan nasional. Kerugian konstitusional pemohon berpotensi terjadi,” tutur dia.
 
Dia meminta MK menyatakan pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “yang dimaksud dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional berkaitan dengan upaya untuk menjaga dan melindungi kedahulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman.”
 
Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan aturan terkait data pribadi tersebar di banyak undang-undang. Pemohon diminta melihat kembali aturan-aturan tersebut, sehingga tidak tumpang tindih.
 
Saldi juga meminta pemohon menjelaskan letak inkonstitusional pasal-pasal yang diuji dengan UUD 1945. Mahkamah, kata Saldi, menilai konstitusionalitas norma, bukan menilai kasus konkret.
 
“Yang kami nilai mengapa norma ini bertentangan dengan UUD 1945,” ujar dia.
 
(AZF)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif