KPK dinilai instansi paling ideal mengusut dugaan tambang ilegal di Kaltim/Ilustrasi Pegawai KPK/Istimewa
KPK dinilai instansi paling ideal mengusut dugaan tambang ilegal di Kaltim/Ilustrasi Pegawai KPK/Istimewa

KPK Diminta Ikut Mengusut Kasus Tambang Ilegal di Kaltim

Candra Yuri Nuralam • 30 November 2022 15:20
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta ikut mengusut dugaan tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim). Lembaga Antikorupsi dinilai menjadi instansi yang paling ideal mengusut perkara itu.
 
"Kita minta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selaku lembaga ad hoc yang didirkan untuk memberantas korupsi di negeri ini untuk mengusut tuntas kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur," kata Koordinator Koalisi Soliditas Pemuda Mahasiswa (KSPM) Giefrans Mahendra di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 30 November 2022.
 
Giefrans mengatakan KPK bisa menjauhi konflik kepentingan jika mengusut kasus itu. Dengan begitu, katanya, pendalaman perkara tidak akan pandang bulu.
 

Baca: Tak Hadiri Panggilan, Ismail Bolong Mengaku Stres


"Siapa pun pejabat, baik itu dari unsur kepolisian maupun pejabat lainnya, yang terlibat dalam hal ini, ditangkap dan diadili seadil-adilnya sesuai dengan prinsip hukum negara ini," ujar Giefrans.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia memberikan sejumlah dokumen ke KPK terkait tambang ilegal itu. Salah satun dokumen diklaim berkaitan dengan pernyataan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo usai menjalani persidangan kemarin, 29 November 2022.
 
"Salah satunya adalah pemeriksaan dari Kadiv Propam Mabes Polri pada waktu itu adalah Sambo yang hari ini terlibat kasus," ucap Giefrans.
 
Ferdy Sambo menyebut laporan hasil penyelidikan (LHP) terkait kasus tambang ilegal sudah dibuat dengan mendengarkan sejumlah pihak terkait. Termasuk mendengarkan keterangan Kabareskrim Komjen Agus Ardianto dan Ismail Bolong.
 
"Iya sempat (diperiksa)," kata Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa, 29 November 2022.
 
Ferdy Sambo dikonfirmasi pertanyaan itu setelah mengikuti persidangan. Dia merupakan terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.
 
Di sisi lain, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto melawan pernyataan Ferdy Sambo soal kasus tambang ilegal.
 
Ferdy Sambo membenarkan pernah teken surat laporan hasil penyelidikan Propam Mabes Polri terkait tambang ilegal. Surat tersebut yakni laporan hasil penyelidikan atas dugaan adanya setoran tambang ilegal ke petinggi Polri yang ditangani Ferdy Sambo saat masih menjabat Kadiv Propam Polri pada 7 April 2022.
 
Petinggi yang dimaksud adalah Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Kemudian, Agus menyerang balik Ferdy Sambo dengan kasus kematian Brigadir J.
 
"Saya ini penegak hukum, ada istilah bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup, maklum lah kasus almarhum Brigadir Yoshua (Brigadir J) saja mereka tutup-tutupi," kata Agus dalam keterangan tertulis, Jumat, 25 November 2022.
 
(ADN)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif