Ilustrasi aksi cepat tanggap. Medcom
Ilustrasi aksi cepat tanggap. Medcom

Berkas 4 Tersangka ACT Kembali Dilimpahkan ke Kejagung Hari Ini

Siti Yona Hukmana • 14 September 2022 14:34
Jakarta: Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri selesai melengkapi berkas perkara empat tersangka kasus penggelapan dana umat di Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Berkas perkara empat tersangka dilimpahkan hari ini.
 
"Iya, siang ini dikirim," kata Kasubdit 4 Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Andri Sudarmaji kepada Medcom.id, Rabu, 14 September 2022.
 
Andri mengatakan berkas perkara itu rampung dilengkapi pada Selasa malam, 13 September 2022. Penyidik tidak akan menunda pelimpahan bila sudah selesai.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tadi malam sudah selesai (melengkapi berkas perkara)," ungkap Andri.
 
Berkas perkara empat tersangka dikembalikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) atau P-19 beberapa waktu lalu. Kemudian, penyidik melengkapi berkas tersebut.

Baca: Polri Ekspose Kasus Penggelapan Dana Umat oleh ACT di Kejagung


Kini, penyidik akan menunggu hasil penelitian jaksa. Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri akan mengirimkan tersangka dan barang bukti bila berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap atau P-21.
 
Dittipideksus Bareskrim Polri menetapkan empat petinggi ACT sebagai tersangka usai gelar perkara pada Senin sore, 25 Juli 2022. Keempatnya ialah Ahyudin selaku mantan Presiden ACT dan Ibnu Khajar selaku Presiden ACT saat ini.
 
Kemudian, Hariyana Hermain selaku Senior Vice President & Anggota Dewan Presidium ACT dan Novariadi Imam Akbari selaku Sekretaris ACT periode 2009-2019 yang saat ini sebagai Ketua Dewan Pembina ACT.
 
Mereka dijerat pasal berlapis. Yakni, tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan atau tindak pidana yayasan dan atau tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, Pasal 374 KUHP, Pasal 45 a ayat 1 jo Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
 
Lalu, Pasal 70 ayat 1 dan ayat 2 jo Pasal 5 UU Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Kemudian, Pasal 3, 4, 6 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Terakhir, Pasal 55 KUHP jo Pasal 56 KUHP. Ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun.
 
(LDS)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif