Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Polri Ekspose Kasus Penggelapan Dana Umat oleh ACT di Kejagung

Siti Yona Hukmana • 31 Agustus 2022 16:33
Jakarta: Polri menggelar ekspose kasus penggelapan dana umat oleh yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Gelar perkara dilakukan di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan.
 
"Tadi kita ekspose perkara di Kejagung," kata Kasubdit 4 Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri Kombes Andri Sudarmaji kepada Medcom.id, Rabu, 31 Agustus 2022.
 
Andri mengatakan ekspose itu dilakukan sekitar pukul 13.00 WIB. Namun, Andri tak membeberkan siapa saja yang hadir dalam ekspose perkara ACT tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Masing-masing (Polri dan Kejagung) satu tim. Jaksa dan penyidik," ujar Andri.
 
Di samping itu, berkas perkara empat tersangka ACT belum dinyatakan lengkap atau P-21. Jaksa penuntut umum (JPU) masih melakukan pengkajian.
 
Berkas perkara empat tersangka dilimpahkan ke Kejagung pada Senin, 15 Agustus 2022. Jaksa tengah memeriksa seluruh berkas perkara tersebut. Penyidik Polri akan menyerahkan barang bukti dan tersangka bila berkas dinyatakan lengkap.
 

Baca: Berkas Kasus Penggelapan Dana ACT Dilimpahkan ke Kejagung


Dittipideksus Bareskrim Polri menetapkan empat petinggi ACT sebagai tersangka usai gelar perkara pada Senin sore, 25 Juli 2022. Keempatnya ialah Ahyudin selaku mantan Presiden ACT dan Ibnu Khajar selaku Presiden ACT saat ini.
 
Kemudian, Hariyana Hermain selaku Senior Vice President & Anggota Dewan Presidium ACT dan Novariadi Imam Akbari selaku Sekretaris ACT periode 2009-2019 yang saat ini sebagai Ketua Dewan Pembina ACT.
 
Mereka dijerat pasal berlapis. Yakni, tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan atau tindak pidana yayasan dan atau tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, Pasal 374 KUHP, Pasal 45 a ayat 1 jo Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
 
Lalu, Pasal 70 ayat 1 dan ayat 2 jo Pasal 5 UU Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Kemudian, Pasal 3, 4, 6 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Terakhir, Pasal 55 KUHP jo Pasal 56 KUHP. Ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
 
(AZF)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif