medcom.id, Jakarta: Komisi III DPR telah memutuskan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Meski sudah disahkan dalam Paripurna DPR, hingga kini Presiden Joko Widodo masih belum melantik Budi Gunawan karena terjerat kasus dugaan korupsi.
Komisi III DPR pun merasa tersandera dengan keputusan Presiden Jokowi yang belum juga melantik Budi Gunawan.
"Di komisi III, kita betul-betul tersandera. Setiap hari melihat berita, analisa, tapi kita tidak bisa mengambil keputusan," kata anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat dalam diskusi polemik di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (14/2/2015).
Martin menegaskan, polemik regenerasi kepemimpinan di korps Bhayangkara ini pertama kali terjadi. Dia menuturkan, pada 1987, Kapolri Jenderal (Purn) Mochammad Sanusi sama sekali tidak mendapatkan hambatan menduduki jabatannya.
"Kita di komisi III, jangankan bertanya. Memberikan komentar saja tidak berhak," kenang Martin saat zaman kepemimpinan Presiden Soeharto.
Hal tersebut berbeda dengan apa yang terjadi saat ini. Menurutnya, bola tidak hanya berputar dari DPR ke Presiden saja, tetapi meluas hingga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), internal partai politik, dan publik.
Dia pun mengaku heran dengan fenomena ini. Politikus Partai Gerindra ini bertanya-tanya, apakah ini yang dimaksud dengan kemajuan demokrasi, atau kelemahan seorang presiden dalam mengambil keputusan. Martin mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberikan respon yang lebih jelas atas persoalan Budi Gunawan.
"Kalau makin lama, tidak ada keputusan, ini semakin merugikan polisi, KPK, Jokowi, penegakan hukum dan bangsa ini," tukas dia.
DPR sendiri tidak bisa berbuat banyak dalam menanggapi polemik tersebut. DPR, menurut Martin, hanya bisa menunggu keputusan Presiden Jokowi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
"Kita tidak tahu harus berbuat apa-apa. DPR itu tersandera. Semua menunggu keputusan Presiden. Biasanya presiden punya senjata pamungkas. Seperti blusukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta ke gorong-gorong. Tapi kalau konteks ini, belum. Saya menunggu langkah dia," ujarnya.
medcom.id, Jakarta: Komisi III DPR telah memutuskan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Meski sudah disahkan dalam Paripurna DPR, hingga kini Presiden Joko Widodo masih belum melantik Budi Gunawan karena terjerat kasus dugaan korupsi.
Komisi III DPR pun merasa tersandera dengan keputusan Presiden Jokowi yang belum juga melantik Budi Gunawan.
"Di komisi III, kita betul-betul tersandera. Setiap hari melihat berita, analisa, tapi kita tidak bisa mengambil keputusan," kata anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat dalam diskusi polemik di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (14/2/2015).
Martin menegaskan, polemik regenerasi kepemimpinan di korps Bhayangkara ini pertama kali terjadi. Dia menuturkan, pada 1987, Kapolri Jenderal (Purn) Mochammad Sanusi sama sekali tidak mendapatkan hambatan menduduki jabatannya.
"Kita di komisi III, jangankan bertanya. Memberikan komentar saja tidak berhak," kenang Martin saat zaman kepemimpinan Presiden Soeharto.
Hal tersebut berbeda dengan apa yang terjadi saat ini. Menurutnya, bola tidak hanya berputar dari DPR ke Presiden saja, tetapi meluas hingga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), internal partai politik, dan publik.
Dia pun mengaku heran dengan fenomena ini. Politikus Partai Gerindra ini bertanya-tanya, apakah ini yang dimaksud dengan kemajuan demokrasi, atau kelemahan seorang presiden dalam mengambil keputusan. Martin mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberikan respon yang lebih jelas atas persoalan Budi Gunawan.
"Kalau makin lama, tidak ada keputusan, ini semakin merugikan polisi, KPK, Jokowi, penegakan hukum dan bangsa ini," tukas dia.
DPR sendiri tidak bisa berbuat banyak dalam menanggapi polemik tersebut. DPR, menurut Martin, hanya bisa menunggu keputusan Presiden Jokowi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
"Kita tidak tahu harus berbuat apa-apa. DPR itu tersandera. Semua menunggu keputusan Presiden. Biasanya presiden punya senjata pamungkas. Seperti blusukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta ke gorong-gorong. Tapi kalau konteks ini, belum. Saya menunggu langkah dia," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LOV)
