Jakarta: Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani, menyesalkan demonstrasi di depan Kantor Mendagri yang disertai aksi kekerasan. Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Ferikson Tampubolon terluka akibat pukulan batu oleh salah satu massa aksi.
“Aparat keamanan yang bertugas harus dihormati, karena mereka sudah memberikan kesempatan kepada massa aksi menyampaikan aspirasi. Penggunaan kekerasan terhadap aparat yang melarang mereka melakukan aksi di ring satu Istana Negara yang bersamaan dengan waktu ibadah shalat Jumat sangat menodai tujuan aksi demonstrasi untuk menyalurkan aspirasi,” ungkap Jaleswari melalui keterangan tertulis, Jumat, 3 Maret 2022.
Baca: Demo Mahasiswa di Kantor Mendagri Berujung Pemukulan Terhadap Polisi
Jaleswari menilai massa aksi yang mengeklaim membawa aspirasi harus mengikuti ketentuan perundang-undangan. Jaminan kebebasan yang diberikan negara, seharusnya menjadi acuan untuk tidak melakukan tindak kekerasan, perusakan, dan penyerangan terhadap aparat yang bertugas melakukan pengamanan.
Demonstrasi yang dilakukan puluhan mahasiswa memprotes rencana Kemendagri yang akan melakukan pemekaran di Papua menjadi enam wilayah administrasi.
Nantinya ada enam provinsi yang diusulkan menjadi daerah otonomi baru (DOB) mengacu pada pada Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021. Yaitu, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Pegunungan Tengah, Papua Selatan, dan Papua Tabi Saireri.
Jaleswari mengeklaim kebijakan DOB di provinsi Papua dan Papua Barat berdasarkan aspirasi masyarakat dan menjadi upaya pemerataan pembangunan. Dia menerangkan, pelayanan umum kependudukan yang selama ini terpusat hanya di ibukota provinsi Papua dan provinsi Papua Barat nantinya dapat dibangun dan disebar di ibu kota provinsi-provinsi baru tanpa ada kendala waktu, jarak, biaya, dan kesulitan transportasi.
"Sekali lagi, silahkan menyalurkan aspirasi, karena ini adalah negara demokrasi. Tetapi segala bentuk aksi kekerasan tidak akan ditolerir dan akan berhadapan dengan proses hukum." kata Jaleswari
Jakarta: Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani, menyesalkan
demonstrasi di depan Kantor Mendagri yang disertai aksi kekerasan. Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat AKBP
Ferikson Tampubolon terluka akibat pukulan batu oleh salah satu massa aksi.
“Aparat keamanan yang bertugas harus dihormati, karena mereka sudah memberikan kesempatan kepada massa aksi menyampaikan aspirasi. Penggunaan kekerasan terhadap aparat yang melarang mereka melakukan aksi di ring satu Istana Negara yang bersamaan dengan waktu ibadah shalat Jumat sangat menodai tujuan aksi demonstrasi untuk menyalurkan aspirasi,” ungkap Jaleswari melalui keterangan tertulis, Jumat, 3 Maret 2022.
Baca:
Demo Mahasiswa di Kantor Mendagri Berujung Pemukulan Terhadap Polisi
Jaleswari menilai massa aksi yang mengeklaim membawa aspirasi harus mengikuti ketentuan perundang-undangan. Jaminan kebebasan yang diberikan negara, seharusnya menjadi acuan untuk tidak melakukan tindak kekerasan, perusakan, dan penyerangan terhadap aparat yang bertugas melakukan pengamanan.
Demonstrasi yang dilakukan puluhan mahasiswa memprotes rencana Kemendagri yang akan melakukan pemekaran di Papua menjadi enam wilayah administrasi.
Nantinya ada enam provinsi yang diusulkan menjadi daerah otonomi baru (DOB) mengacu pada pada Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021. Yaitu, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Pegunungan Tengah, Papua Selatan, dan Papua Tabi Saireri.
Jaleswari mengeklaim kebijakan DOB di provinsi Papua dan Papua Barat berdasarkan aspirasi masyarakat dan menjadi upaya pemerataan pembangunan. Dia menerangkan, pelayanan umum kependudukan yang selama ini terpusat hanya di ibukota provinsi Papua dan provinsi Papua Barat nantinya dapat dibangun dan disebar di ibu kota provinsi-provinsi baru tanpa ada kendala waktu, jarak, biaya, dan kesulitan transportasi.
"Sekali lagi, silahkan menyalurkan aspirasi, karena ini adalah negara demokrasi. Tetapi segala bentuk aksi kekerasan tidak akan ditolerir dan akan berhadapan dengan proses hukum." kata Jaleswari
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEV)
