Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pertemuan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Senin pagi, 27 Juni 2022. Pertemuan itu dalam rangka membuat tim gabungan untuk mengaudit sejumlah kasus korupsi yang ditangani Korps Adhyaksa.
"Kami akan selalu meminta bantuan untuk melaksanakan audit-audit, audit yang kami lakukan misalkan korupsi yang dilakukan yang menyentuh rakyat kecil mulai dari sawit, minyak goreng," kata Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Senin, 27 Juni 2022.
Selain itu, Kejaksaan Agung juga melakukan audit terkait korupsi impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya pada 2016-2021. Dalam upaya ini Kejaksaan Agung menggandeng Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Karena sekarang Krakatau Steel (KS) sudah setengah mati tidak bisa bersaing dengan harga besi yang ada, karena harga besi yang masuk perkaranya sudah dalam tahap penyidikan," ujar Burhanuddin.
Burhanuddin mengungkapkan selalu mendukung kegiatan bersih-bersih BUMN. Salah satunya, karena Korps Adhyaksa tidak hanya melakukan restrukturisasi, represif, dan penindakan, tetapi juga mempunyai unsur perdata dan tata usaha negara.
"Unsur ini mendukung tentang restrukturisasi organisasi bahkan kelola manajemen, kami punya itu. Jadi kami selain melakukan represif kami memperbaiki restrukturisasi perusahaan-perusahaan yang ditimbulkan kerugian," ungkap orang nomor satu di Korps Adhyaksa itu.
Menurutnya, kegiatan itu telah dilakukan terhadap PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), dan PT Garuda Indonesia Tbk. Dia mengaku telah melakukan perbaikan-perbaikan terhadap perusahaan pelat merah itu bersama BUMN.
Menteri BUMN Erick Thohir menambahkan program bersih-bersih BUMN itu bukan program hanya untuk melakukan penangkapan saja. Tetapi, yang terpenting memperbaiki sistem yang ada di perusahaan-perusahaan BUMN tersebut.
"Kementerian BUMN karena kita tahu kalau kita membicarakan korupsi pasti setiap tahun terjadi tetapi yang penting bagaimana kita meminimalisir kasus-kasus korupsi dengan sistem yang diperbaiki," ujar Erick.
Dengan begitu, kata dia, bisa berjalan berkelanjutan jangka panjang. Selain itu, program bersih-bersih disebut juga untuk menyelamatkan, merestrukturisasi dan solusi yang baik untuk rakyat Indonesia.
"Alhamdulillah ketika kita mendorong perbaikan di Jiwasraya sejak 2006 tidak pernah diselesaikan, dengan dorongan dari Bapak Presiden langsung kerja sama dari Kejaksaan Agung dan BPKP sejak awal kita bisa membuktikan sekarang perbaikan Jiwasraya sudah hampir menyeluruh belum sempurna tapi sudah baik, begitupun ASABRI," ungkap Erick.
Teranyar adalah kasus korupsi pengadaan pesawat pada PT Garuda Indonesia. Menurut dia, proses hukum dilakukan, proses restrukturisasi bisa berjalan.
Menteri BUMN Erick Thohir menambahkan program bersih-bersih BUMN itu bukan program hanya untuk melakukan penangkapan saja. Tetapi, yang terpenting memperbaiki sistem yang ada di perusahaan-perusahaan BUMN tersebut.
"Kementerian BUMN karena kita tahu kalau kita membicarakan korupsi pasti setiap tahun terjadi tetapi yang penting bagaimana kita meminimalisir kasus-kasus korupsi dengan sistem yang diperbaiki," ujar Erick.
Dengan begitu, kata dia, bisa berjalan berkelanjutan jangka panjang. Selain itu, program bersih-bersih disebut juga untuk menyelamatkan, merestrukturisasi dan solusi yang baik untuk rakyat Indonesia.
"Alhamdulillah ketika kita mendorong perbaikan di Jiwasraya sejak 2006 tidak pernah diselesaikan, dengan dorongan dari Bapak Presiden langsung kerja sama dari Kejaksaan Agung dan BPKP sejak awal kita bisa membuktikan sekarang perbaikan Jiwasraya sudah hampir menyeluruh belum sempurna tapi sudah baik, begitupun ASABRI," ungkap Erick.
Teranyar adalah kasus korupsi pengadaan pesawat pada PT Garuda Indonesia. Menurut dia, proses hukum dilakukan, proses restrukturisasi bisa berjalan.
(DEV)
