ilustrasi/medcom.id
ilustrasi/medcom.id

KPK Dalami Kemungkinan Bupati Musi Banyuasin Bawa Rp1,5 M untuk Golkar

Nasional KPK partai golkar Dodi Reza Alex Noerdin Dodi Reza Tersangka Suap OTT KPK di Riau
Candra Yuri Nuralam • 22 Oktober 2021 15:17
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami alasan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin membawa uang Rp1,5 miliar ke Jakarta. Termasuk, kemungkinan Alex membawa uang itu untuk diserahkan ke Partai Golkar.
 
"Segala informasi yang KPK terima akan dikonfirmasi kepada saksi-saksi," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 22 Oktober 2021.
 
Pendalaman ini perlu dilakukan karena saat penangkapan ada dua agenda besar yang sedang disiapkan Partai Golkar. Dua agenda itu, yakni hari ulang tahun Partai Golkar dan persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lembaga Antikorupsi memastikan akan mendalami hal itu dari keterangan saksi dan bukti. KPK tidak mau langsung percaya hanya dengan pernyataan Dodi.
 
"Kami pastikan nanti akan didalami lebih lanjut melalui pemanggilan para saksi," ujar Ali.
 
Baca: KPK Dalami Alasan Bupati Musi Banyuasin Bawa Rp1,5 M ke Jakarta Saat OTT
 
KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus itu. Mereka, yakni Dodi, Kadis PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori, pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddi Umari, dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy.
 
Dodi, Herman, dan Eddi dijerat Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
Sementara itu, Suhandy dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
(NUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif