Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut penegak hukum di Indonesia belum sejalan dalam penanganan kasus rasuah. Tiap penegak hukum dinilai punya jalur sendiri.
"Saya merasakan betul perbedaan penanganan perkara korupsi yang ditangani KPK, Kepolisian atau Kejaksaan. Sekarang pun saya masih merasakannya dalam kegiatan koordinasi supervisi. Ada disparitas yang sangat mengganggu keadilan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata melalui keterangan tertulis, Jumat, 12 November 2021.
Menurut Alex, perbedaan jalan ini sudah ada sejak lama. Dia merasakan itu karena sebelumnya pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.
Perbedaan jalan ini bahkan sampai mengurangi koordinasi antarpenegak hukum. KPK sering tabrakan dalam penanganan kasus yang juga dikerjakan oleh penegak hukum lainnya.
Baca: Bareskrim Susun Petunjuk Arah Berantas Mafia Pelabuhan
"Ada kecenderungan masyarakat melaporkan perkara korupsi itu ke KPK. Sementara kita tidak tahu apakah perkara yang sama dilakukan penyelidikan oleh rekan-rekan aparat penegak hukum yang lain atau tidak," tutur Alex.
Alex tidak mau perbedaan jalan ini terus berlangsung. Dia ingin semua penegak hukum di Indonesia sejalan dalam menangani kasus korupsi di Indonesia.
"Jangan sampai, misalnya Kejaksaan bilang tidak ada indikasi korupsi, KPK bilang ada," ujar Alex.
KPK berharap penegak hukum di Indonesia bisa memperbaiki koordinasi ke depan. Lembaga Antikorupsi tidak mau masalah ini membuat kasus rasuah terus menerus menusuk hati rakyat.
"Karena apa? Hukum ini bekerja untuk mencari keadilan. Tidak semata-mata kepastian hukum. Ini yang harus kita sepakati bersama," kata Alex.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) menyebut penegak hukum di Indonesia belum sejalan dalam penanganan
kasus rasuah. Tiap penegak hukum dinilai punya jalur sendiri.
"Saya merasakan betul perbedaan penanganan perkara korupsi yang ditangani KPK, Kepolisian atau
Kejaksaan. Sekarang pun saya masih merasakannya dalam kegiatan koordinasi supervisi. Ada disparitas yang sangat mengganggu keadilan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata melalui keterangan tertulis, Jumat, 12 November 2021.
Menurut Alex, perbedaan jalan ini sudah ada sejak lama. Dia merasakan itu karena sebelumnya pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.
Perbedaan jalan ini bahkan sampai mengurangi koordinasi antarpenegak hukum. KPK sering tabrakan dalam penanganan kasus yang juga dikerjakan oleh penegak hukum lainnya.
Baca:
Bareskrim Susun Petunjuk Arah Berantas Mafia Pelabuhan
"Ada kecenderungan masyarakat melaporkan perkara korupsi itu ke KPK. Sementara kita tidak tahu apakah perkara yang sama dilakukan penyelidikan oleh rekan-rekan aparat penegak hukum yang lain atau tidak," tutur Alex.
Alex tidak mau perbedaan jalan ini terus berlangsung. Dia ingin semua penegak hukum di Indonesia sejalan dalam menangani kasus korupsi di Indonesia.
"Jangan sampai, misalnya Kejaksaan bilang tidak ada indikasi korupsi, KPK bilang ada," ujar Alex.
KPK berharap penegak hukum di Indonesia bisa memperbaiki koordinasi ke depan. Lembaga Antikorupsi tidak mau masalah ini membuat kasus rasuah terus menerus menusuk hati rakyat.
"Karena apa? Hukum ini bekerja untuk mencari keadilan. Tidak semata-mata kepastian hukum. Ini yang harus kita sepakati bersama," kata Alex.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
