Jakarta: Pemasukan negara mesti digenjot maksimal, salah satunya dengan memastikan aspek hukum Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sehingga, legalitas perusahaan pelat merah tak diragukan dan dapat fokus memberi untung negara.
Pengawalan aspek hukum dilakukan BUMN dengan menggandeng pakar seperti Yusril Ihza Mahendra. Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani mengatakan Yusril memiliki komitmen untuk membantu BUMN.
"Alhamdulillah asistensi dari beliau sangat baik sekali, dan sangat membantu kami di BUMN sehingga kita bisa lebih berfokus pekerjaan kami yang lebih besar," ujar Rosan dalam keterangan tertulis, Jumat, 15 September 2023.
Menurut dia, pendampingan hukum yang diberikan Yusril membuat perusahaan pelat merah dapat fokus meninjau kembali berbagai target dan program. Termasuk, rencana yang sebelumnya sudah dicanangkan di awal tahun oleh Kementerian BUMN.
"Di mana salah satu yang ditinjau adalah memastikan BUMN tidak hanya untuk memberikan nilai tambah atau keuntungan semata bagi negara tapi juga mampu menjadi agen perubahan untuk kebaikan bangsa," ujar Rosan.
Rosan mengatakan segala masukan hingga guideline Yusril menunjukkan berbagai urusan yang berhubungan dengan legal telah berjalan dengan baik. Sehingga, membantu BUMN mengejar berbagai targetnya untuk kemajuan bangsa.
Yusril menyatakan telah banyak menyusun rancangan peraturan hingga menangani kasus hukum yang melibatkan berbagai perusahaan yang berada di bawah naungan Kementerian BUMN. Selain untuk meninjau kembali berbagai hal yang sudah dilakukannya selama ini di BUMN.
Kunjungan Yusril ini juga ditujukan untuk mengulurkan tangan jika pihak BUMN masih membutuhkan bantuan. Khususnya, sebelum pergantian masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Alhamdulillah banyak kasus-kasus itu yang kita selesaikan dengan baik dan karena sekarang ini sudah menjelang akhir dari masa pemerintahan sekarang, mungkin ada hal-hal baru atau hal-hal lain yang perlu kita kerjakan bersama untuk menopang pencapaian oleh Kementerian BUMN dalam melaksanakan tugas pokoknya,” jelasnya.
Jakarta: Pemasukan negara mesti digenjot maksimal, salah satunya dengan
memastikan aspek hukum Badan Usaha Milik Negara (
BUMN). Sehingga, legalitas perusahaan pelat merah tak diragukan dan dapat fokus memberi untung negara.
Pengawalan aspek hukum dilakukan BUMN dengan menggandeng pakar seperti Yusril Ihza Mahendra. Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani mengatakan Yusril memiliki komitmen untuk membantu BUMN.
"
Alhamdulillah asistensi dari beliau sangat baik sekali, dan sangat membantu kami di BUMN sehingga kita bisa lebih berfokus pekerjaan kami yang lebih besar," ujar Rosan dalam keterangan tertulis, Jumat, 15 September 2023.
Menurut dia, pendampingan hukum yang diberikan Yusril membuat perusahaan pelat merah dapat fokus meninjau kembali berbagai target dan program. Termasuk, rencana yang sebelumnya sudah dicanangkan di awal tahun oleh Kementerian BUMN.
"Di mana salah satu yang ditinjau adalah memastikan BUMN tidak hanya untuk memberikan nilai tambah atau keuntungan semata bagi negara tapi juga mampu menjadi agen perubahan untuk kebaikan bangsa," ujar Rosan.
Rosan mengatakan segala masukan hingga guideline Yusril menunjukkan berbagai urusan yang berhubungan dengan legal telah berjalan dengan baik. Sehingga, membantu BUMN mengejar berbagai targetnya untuk kemajuan bangsa.
Yusril menyatakan telah banyak menyusun rancangan peraturan hingga menangani kasus hukum yang melibatkan berbagai perusahaan yang berada di bawah naungan Kementerian BUMN. Selain untuk meninjau kembali berbagai hal yang sudah dilakukannya selama ini di BUMN.
Kunjungan Yusril ini juga ditujukan untuk mengulurkan tangan jika pihak BUMN masih membutuhkan bantuan. Khususnya, sebelum pergantian masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“
Alhamdulillah banyak kasus-kasus itu yang kita selesaikan dengan baik dan karena sekarang ini sudah menjelang akhir dari masa pemerintahan sekarang, mungkin ada hal-hal baru atau hal-hal lain yang perlu kita kerjakan bersama untuk menopang pencapaian oleh Kementerian BUMN dalam melaksanakan tugas pokoknya,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
