medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung menuding Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah berbohong pada warga Jakarta. Kebohongan itu kata Lulung terkait korupsi UPS, printer dan scanner 3D serta pengadaan lahan RS Sumber Waras.
Lulung mengungkapkan, pada 22 September 2014 Dirjen Keuangan Daerah mengeluarkan hasil evaluasi anggaran perubahan dari Kemendagri. Dalam laporan itu, kata dia, ada sejumlah kejanggalan yang dicatatkan.
Seharusnya, kata Lulung, Ahok yang saat itu menjabat Plt Gubernur DKI Jakarta melakukan evaluasi dan mengirimkan kembali pada Kemendagri.
"Harusnya selesai paling lama 2 Oktober. Namun, pak Gubernur tidak evaluasi satu butir pun. Di dalamnya ada scaner, RS Sumber Waras. Kalau ini dievaluasi, tidak terjadi yang namanya UPS, printer, scanner dan RS Sumber Waras," kata Lulung di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (25/2/2016).
Lantaran dibiarkan, lanjut Lulung, terjadilah pengadaan UPS, printer dan scanner 3D serta RS Sumber Waras yang belakangan diduga ada korupsi.
"Artinya, pak Gubernur selama ini membohongi rakyat Jakarta, melakukan pembiaran terhadap evaluasi anggaran belanja perubahan 2014," ujar Lulung.
Terkait evaluasi itu, Lulung yang hari ini diperiksa Bareskrim Polri soal pengadaan printer dan scanner 3D menyebut bakal menyerahkan bukti itu pada kepolisian. Lulung mengatakan, segala korupsi yang terjadi lantaran evaluasi itu tak dilakukan Ahok.
"Jadi renteten korupsi di Jakarta, ya ini cikal bakalnya. Makanya saya bilang Gubernur yang tercinta pak Ahok melakukan pembiaran terhadap persoalan-persoalan ini," kata Lulung.
medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung menuding Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah berbohong pada warga Jakarta. Kebohongan itu kata Lulung terkait korupsi UPS, printer dan scanner 3D serta pengadaan lahan RS Sumber Waras.
Lulung mengungkapkan, pada 22 September 2014 Dirjen Keuangan Daerah mengeluarkan hasil evaluasi anggaran perubahan dari Kemendagri. Dalam laporan itu, kata dia, ada sejumlah kejanggalan yang dicatatkan.
Seharusnya, kata Lulung, Ahok yang saat itu menjabat Plt Gubernur DKI Jakarta melakukan evaluasi dan mengirimkan kembali pada Kemendagri.
"Harusnya selesai paling lama 2 Oktober. Namun, pak Gubernur tidak evaluasi satu butir pun. Di dalamnya ada scaner, RS Sumber Waras. Kalau ini dievaluasi, tidak terjadi yang namanya UPS, printer, scanner dan RS Sumber Waras," kata Lulung di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (25/2/2016).
Lantaran dibiarkan, lanjut Lulung, terjadilah pengadaan UPS, printer dan scanner 3D serta RS Sumber Waras yang belakangan diduga ada korupsi.
"Artinya, pak Gubernur selama ini membohongi rakyat Jakarta, melakukan pembiaran terhadap evaluasi anggaran belanja perubahan 2014," ujar Lulung.
Terkait evaluasi itu, Lulung yang hari ini diperiksa Bareskrim Polri soal pengadaan printer dan scanner 3D menyebut bakal menyerahkan bukti itu pada kepolisian. Lulung mengatakan, segala korupsi yang terjadi lantaran evaluasi itu tak dilakukan Ahok.
"Jadi renteten korupsi di Jakarta, ya ini cikal bakalnya. Makanya saya bilang Gubernur yang tercinta pak Ahok melakukan pembiaran terhadap persoalan-persoalan ini," kata Lulung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
