Ilustrasi uang. MI Ramdani
Ilustrasi uang. MI Ramdani

ICW Dorong Penerapan Konsep Sita Pinjam pada Pidana Korupsi

Nasional kasus korupsi tipikor
Fachri Audhia Hafiez • 12 Oktober 2020 01:38
Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong penerapan konsep sita-pinjam pada perkara tindak pidana korupsi. Konsep tersebut populer di hukum perdata.
 
"Rasanya akan baik kalau bisa diterapkan dalam hukum pidana khususnya terkait dengan aset-aset pelaku kejahatan korupsi," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam peluncuran 'Tren Vonis Perkara Korupsi pada Semester I 2020', Minggu, 11 Oktober 2020.
 
Sita-pinjam untuk memastikan pelaku membayar uang pengganti di persidangan atau putusan inkrah. Harta kekayaan terkait tindak pidana atau tidak, disita terlebih dahulu oleh penegak hukum.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Agar ketika nanti ada vonis uang pengganti tinggal negara merampas dan melelang aset tersebut kalau tidak terbukti tinggal dikembalikan," ujar Kurnia.
 
Kurnia menyebut konsep sita-pinjam menjamin terpidana korupsi memenuhi hukuman pembayaran uang pengganti. Pasalnya, terpidana lebih memilih menjalani hukuman pidana ketimbang membayar.
 
Sedangkan terjadi fenomena ketidakseimbangan jarak hukuman pidana penjara sebagai pengganti pembayaran uang pengganti. Situasi ini dialami sejumlah terpidana.
 
"Banyak sekali disparitas pidana penjara pengganti ada yang kurang penggantinya Rp1 miliar tapi pidana penjara penggantinya hanya 1 bulan. Ada juga uang penggantinya hanya puluhan juta tapi pidana penjara penggantinya sekian tahun," ujar Kurnia.
 
ICW mencontohkan hukuman terpidana dalam perkara suap pembelian gula kristal putih Pieko Njotosetiadi yang merugikan negara Rp3,5 miliar. Pieko divonis 2 tahun penjara.
 
Sedangkan terpidana kasus restitusi pajak Darwin Maspolim yang merugikan negara Rp1,7 miliar divonis 3 tahun bui. Padahal pasal yang dikenakan keduanya sama, yakni Pasal 5 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
 
"Ini kan bentuk disparitas yang harus dijawab oleh Mahkamah Agung dan juga pembentuk undang-undang ketika merumuskan pembaruan Undang-undang Tipikor," ucap Kurnia.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif