ilustrasi KPK. Medcom/Fachrie Audhia Hafiez
ilustrasi KPK. Medcom/Fachrie Audhia Hafiez

Kepala BPJN Nonaktif Segera Diadili

Nasional suap proyek di kemenpu-pera
Candra Yuri Nuralam • 12 Februari 2020 01:35
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan berkas kasus Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) nonaktif wilayah XII Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Refly Ruddy. Refly segera diadili terkait suap pengadaan proyek jalan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 sampai 2019.
 
"Penyidik hari ini melakukan tahap II, penyerahan tersangka dan barang bukti," kata Maryoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa 11 Februari 2020.
 
Ali mengatakan Refly bakal ditahan selama 20 hari di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A, Samarinda. Penahanan terhitung mulai 11 Februari 2020 hingga 01 Maret 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain Refly, KPK juga menyerahkan berkas perkasa Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Timur Andi Tejo Sukmono. Dia bakal ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara Kelas II Samarinda.
 
Ali mengatakan jaksa KPK butuh waktu 14 hari kerja untuk menyelesaikan berkas perkara. Sidang bakal digelar di Pengadilan Negero Tipikor Samarinda. "Total saksi yang sudah diperiksa sebanyak 38 saksi," tutur Ali.
 
Refly dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Polres Metro Jakarta Timur. Tersangka lainnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan Andi Tejo Sukmono, ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan, sedangkan Direktur PT Harlis Tata Tahta (HTT) di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat.
 
Dalam konstruksi perkara, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Timur mengadakan pekerjaan preservasi rekonstruksi SP3 Lempake-SP3 Sambera-Santan-Bontang-Dalam Kota Bontang-Sangatta dengan anggaran tahun jamak 2018-2019. Nilai kontrak proyek ini Rp155,5 miliar.
 
PT HTT milik Hartoyo menjadi pemenang lelang proyek. Dalam proses pengadaan proyek, HTY diduga memiliki kesepakatan untuk memberikan jatah kepada Refly dan Andi. Commitment fee yang diduga disepakati 6,5 persen dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak.
 
Fulus ini diduga diterima Refly dan Andi melalui setoran setiap bulan dari baik secara tunai maupun transfer. Refly diduga menerima uang sebanyak delapan kali dengan dengan total Rp2,1 miliar.
 
Andi diduga menerima transfer dana setiap bulan melalui rekening atas nama BSA. Rekening itu diduga sengaja dibuat untuk menerima uang dari Hartoyo. Andi menguasai buku tabungan dan kartu ATM rekening itu serta mendaftarkan nomor teleponnya sebagai akun SMS banking.
 
Rekening tersebut dibuka pada Sabtu, 3 Agustus 2019, dan menerima transfer dana pertama kali dari Hartoyo pada Rabu, 28 Agustus 2019. Sabtu, 14 September 2019, PT HTT diumumkan sebagai pemenang lelang pekerjaan. Kontrak diteken Kamis, 26 September 2019.
 
Hartoyo mengirim uang kepada rekening BSA hingga Rp1,59 miliar. Duit Rp630 juta sudah digunakan untuk kepentingan pribadi Andi. Selain itu, Andi juga beberapa kali menerima pemberian uang tunai dari Hartoyo hingga Rp3,25 miliar.
 
"Uang yang diterima Andi dari Hartoyo tersebut salah satunya merupakan sebagai pemberian gaji sebagai PPK proyek pekerjaan yang dimenangkan oleh PT HTT," kata Ketua KPK Agus Rahardjo, Rabu, 16 Oktober 2019.
 
Gaji ini diberikan kepada Andi mencapai Rp250 juta setiap kali ada pencairan uang pembayaran proyek kepada PT HTT. Setiap pengeluaran PT HTT untuk gaji PPK tersebut dicatatkan staf keuangan PT HTT dalam laporan perusahaan.
 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif