Ilustrasi KPK. MI
Ilustrasi KPK. MI

Eks Anggota DPR Diperiksa untuk Tersangka Hong Artha

Nasional kasus korupsi OTT di Kementerian PUPR
Fachri Audhia Hafiez • 10 Agustus 2020 12:58
Jakarta: Eks anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti akan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia bakal dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2016.
 
"Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka HA (Direktur dan Komisaris PT Sharleen Raya atau JECO GroupHong Artha John Alfred)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin, 10 Agustus 2020.
 
Penyidik juga memanggil Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir beserta karyawannya, Erwantoro, dan ibu rumah tangga Dessy Ariyanti Edwin. Dessy merupakan anak buah Damayanti.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dessy menjadi terpidana kasus suap proyek pelebaran jalan di Maluku Utara. Dia divonis 4,5 tahun penjara serta denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan pada September 2016.
 
Sementara itu, Hong Artha merupakan tersangka ke-12 dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian PUPR pada 2016. Tersangka lainnya terdiri atas lima anggota DPR periode 2014-2019, yakni Damayanti Wisnu Putranti, Budi Supriyanto, Musa Zainudin, Yudi Widiana Adia, dan Andi Taufan Tiro.
 
Kemudian Bupati Halmahera Timur periode 2016-2021 Rudy Erawan, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustray. Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir, Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa (CMP) So Kok Seng, swasta Julia Prasetyarini, dan ibu rumah tangga Dessy A Edwin juga menjadi pesakitan dalam perkara ini.
 
Hong Artha diduga memberikan uang kepada Amran Hi Mustray sebesar Rp8 miliar pada Juli 2015, dan Rp2,6 miliar pada Agustus 2015. Fulus juga mengalir ke Damayanti Rp1 miliar pada November 2015.
 
Baca: KPK Tahan Hong Artha
 
KPK menahan Hong Artha selama 20 hari di rumah tahanan (rutan) Klas I Jakarta Timur cabang KPK di Gedung Merah Putih KPK. Penahanan terhitung sejak Senin, 27 Juli 2020 hingga Sabtu, 15 Agustus 2020.
 
Hong Artha disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif