Kode Suap Bupati Jepara dari 'Disertasi' Hingga 'Halaman'

Juven Martua Sitompul 07 Desember 2018 00:39 WIB
Kasus suap hakim
Kode Suap Bupati Jepara dari 'Disertasi' Hingga 'Halaman'
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. Foto: MI/Rommy Pujianto
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi sandi dalam kasus dugaan suap Bupati Jepara Ahmad Marzuqi kepada Hakim Pengadilan Negeri Semarang Lasito. Kode itu digunakan untuk melakukan transaksi suap.

Sejumlah kode yang teridentifikasi penyidik ialah 'ujian', 'disertasi', dan 'halaman'. Sandi-sandi ini dipakai saat Marzuqi hendak menyerahkan uang kepada Lasito.

"Sandi yang teridentifikasi adalah 'ujian', kemudian 'disertasi', dan 'halaman'. Jadi, 'seribu halaman, disertasinya akan di antar pada saat ujian', kira-kira gitu kata-katanya," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 6 Desember 2018.


Menurut Basaria, uang suap yang diserahkan Marzuqi ke Lasito dalam bentuk mata uang rupiah sebesar Rp500 juta dan dollar Amerika Serikat setara Rp200 juta. Uang diserahkan di rumah Lasito, di Solo, Jawa Tengah.

"Dalam bungkusan tas plastik bandeng presto dan uang ditutup dengan kotak bandeng presto agar tidak terlihat," ujarnya.

Basaria mengatakan uang yang diberikan Marzuqi kepada Lasito untuk mempengaruhi putusan praperadilan atas penetapan tersangkanya di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Pengadilan Negeri Semarang tahun 2017. Marzuqi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik untuk DPC PPP Kabupaten Jepara tahun 2011-2014.

Baca: Bupati Jepara Jadi Tersangka Suap

"Hakim tunggal memutuskan praperadilan yang diajukan AM (Ahmad Marzuqi) dikabulkan dan menyatakan penetapan tersangka AM tidak sah dan batal demi hukum," pungkasnya.

Dalam kasus ini, Marzuqi selaku pemberi suap dijerat Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara, Lasito selaku penerima suap dijerat Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



(DMR)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id