tiga pejabat di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR masing-masing dihukum lima dan delapan tahun penjara. Medcom.id/Fachri
tiga pejabat di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR masing-masing dihukum lima dan delapan tahun penjara. Medcom.id/Fachri

Tiga Pejabat Kementerian PUPR Dituntut 5 Hingga 8 Tahun Penjara

Nasional suap proyek di kemenpu-pera
Fachri Audhia Hafiez • 18 Juli 2019 07:33
Jakarta: Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut tiga pejabat di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masing-masing dihukum lima dan delapan tahun penjara. Ketiganya dinilai terbukti menerima suap terkait proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
 
Ketiganya ialah Pejabat Pembuat Kepentingan (PPK) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Strategis Wilayah I B, Meina Woro Kusrinah, PPK SPAM SPAM Strategis Wilayah II A Donny Sofyan Arifin dan Kepala Satuan Kerja Tanggap Darurat Permukiman Pusat Kementerian PUPR, Teuku Mochamad Nazar.
 
"Kami selaku penuntut umum berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata JPU KPK Bayu Satriyo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Juli 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Jaksa menuntut Meina dan Donny dihukum lima tahun emam bulan serta denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan. Kemudian Teuku dituntut delapan tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider empat bulan kurungan.
 
Meina dinilai terbukti menerima suap Rp1,42 miliar dan SGD23 ribu. Kemudian Donny menerima Rp920 juta dan Teuku Rp6,71 miliar serta USD33 ribu.
 
Total uang tersebut diterima ketiganya secara bertahap. Uang itu berasal dari Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, Dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP), Irene Irma dan Yuliana Enganita Dibyo.
 
Jaksa menilai ketiganya mengetahui pemberian uang untuk memperlancar pencairan anggaran kegiatan proyek yang dikerjakan oleh PT WKE dan PT TSP. Kedua kontraktor tersebut mengerjakan sejumlah proyek di lingkungan satuan kerja pada Direktorat Cipta Karya Kementerian PUPR.
 
Dalam tuntutan jaksa, Donny disebut telah mengembalikan uang yang diterimanya. Sementara Meina dan Teuku turut dituntut pidana tambahan berupa uang pengganti, lantaran baru sebagaian mengembalikan uang suap ke KPK. Meina diharuskan membayar uang pengganti sejumlah Rp416.073.300 dan Teuku senilai Rp6.458.005.000.
 
Ada pun pertimbangan berat hukuman ketiganya lantaran tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi kolusi nepotisme. Sementara hal yang meringankan, ketiganya berterus terang terhadap perbuatannya dan menyampaikan penyesalannya.
 
Atas perbuatannya, Meina, Donny dan Teuku dituntut melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(NUR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif