Mantan Presdir Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto (tengah) ditahan 20 hari di Rutan Cabang KPK. Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso.
Mantan Presdir Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto (tengah) ditahan 20 hari di Rutan Cabang KPK. Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso.

KPK Tahan Eks Presdir Lippo Cikarang

Nasional meikarta OTT Pejabat Bekasi
M Sholahadhin Azhar • 21 November 2019 01:06
Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto (BTO). Tersangka kasus suap proyek Meikarta ini ditahan usai menjalani pemeriksaan.
 
"Tersangka BTO, swasta ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di belakang Gedung Merah Putih KPK," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Rabu, 20 November 2019.
 
Keluar dengan rompi oranye, Toto menyampaikan dirinya difitnah Kepala Divisi Land Acquisition and Permit Lippo Cikarang, Edi Dwi Soesianto (Edisus) terkait suap untuk Izin Pengelolaan dan Pengolahan Tanah (IPPT) sebesar Rp10,5 miliar. Dia mengklaim jadi tumbal kasus suap proyek Meikarta.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya sudah melaporkan Edisus ke Polrestabes Bandung, dan saat ini pihak polisi sudah menemukan bukti dugaan fitnah yang saya sampaikan itu karena ada buktinya," ungkap Toto.
 
KPK telah menetapkan Toto sebagai tersangka izin proyek pembangunan Meikarta sejak 29 Juli 2019. Toto memang sejak awal membantah memberikan Rp10,5 miliar untuk izin pembangunan kawasan Meikarta kepada Bupati Bekasi ketika itu, Neneng Hassanah Yasin.
 
KPK telah menetapkan 11 tersangka dalam kasus dugan suap pada proyek Meikarta. KPK juga menetapkan tersangka baru dalam kasus ini, yakni Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa.
 
Iwa diduga menerima Rp900 juta untuk memuluskan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2017. Sedangkan, Toto merupakan pihak yang ditugaskan Lippo Karawaci untuk 'menyelesaikan' izin pembangunan Meikarta dari Neneng Hasanah.
 
Toto disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1.
 
Sedangkan Iwa disangkakan melanggar Pasal ‎12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(HUS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif