medcom.id, Jakarta: Direktur Jendral Bea Cukai Heru Pambudi mengonfirmasi adanya penggeledahan di kantor Bea Cukai, Rawamangun. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah lokasi itu terkait kasus korupsi yang melibatkan petinggi Mahkamah Konstitusi.
"Terkait penyidikan kasus indikasi suap yang melibatkan seorang importir dan seorang hakim MK beberapa waktu lalu," kata Heru melalui keterangan tertulis yang diterima Metrotvnews.com, Senin 6 Maret 2017.
Ditjen Bea Cukai dan KPK juga telah berkoordinasi terkait kasus itu. Koordinasi membuahkan beberapa poin, di antaranya, Bea Cukai sepenuhnya mendukung langkah-langkah KPK menginvestigasi kegiatan importasi.
Bea Cukai juga diminta membantu penyidik KPK untuk memberikan data dan informasi, serta dokumen-dokumen terkait importasi. Sejalan dengan pemeriksaan KPK, Kementerian Keuangan juga sedang meneliti praktik kartel di beberapa komoditas, termasuk daging.
"Kementerian Keuangan baru-baru ini juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam rangka penghapusan praktik kanel," tutur dia.
Siang tadi, penyidik KPK menggeledah kantor Bea Cukai di Rawamangun, Jakarta Timur. Penggeledahan terkait kasus dugaan suap kepada mantan hakim MK, Patrialis Akbar.
Tim Satuan Tugas KPK menangkap Patrialis dan Basuki Hariman, Rabu 25 Januari. Penangkapan dilakukan terkait dugaan suap uji materi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Mahkamah Konstitusi. KPK juga menemukan sejumlah dokumen pembukuan dari perusahaan, voucher pembelian mata uang asing, dan draf perkara bernomor 129/PUU-XIII/2015.
Basuki sebagai pengusaha impor daging sapi diduga menyuap Patrialis melalui Kamaludin. Kamaludin merupakan sahabat Patrialis. Suap diberikan agar MK mengabulkan uji materi UU Nomor 41 tahun 2014. Patrialis dijanjikan fee sebesar 200 ribu dolar Singapura jika keinginan Basuki terpenuhi.
medcom.id, Jakarta: Direktur Jendral Bea Cukai Heru Pambudi mengonfirmasi adanya penggeledahan di kantor Bea Cukai, Rawamangun. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah lokasi itu terkait kasus korupsi yang melibatkan petinggi Mahkamah Konstitusi.
"Terkait penyidikan kasus indikasi suap yang melibatkan seorang importir dan seorang hakim MK beberapa waktu lalu," kata Heru melalui keterangan tertulis yang diterima Metrotvnews.com, Senin 6 Maret 2017.
Ditjen Bea Cukai dan KPK juga telah berkoordinasi terkait kasus itu. Koordinasi membuahkan beberapa poin, di antaranya, Bea Cukai sepenuhnya mendukung langkah-langkah KPK menginvestigasi kegiatan importasi.
Bea Cukai juga diminta membantu penyidik KPK untuk memberikan data dan informasi, serta dokumen-dokumen terkait importasi. Sejalan dengan pemeriksaan KPK, Kementerian Keuangan juga sedang meneliti praktik kartel di beberapa komoditas, termasuk daging.
"Kementerian Keuangan baru-baru ini juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam rangka penghapusan praktik kanel," tutur dia.
Siang tadi, penyidik KPK menggeledah kantor Bea Cukai di Rawamangun, Jakarta Timur. Penggeledahan terkait kasus dugaan suap kepada mantan hakim MK, Patrialis Akbar.
Tim Satuan Tugas KPK menangkap Patrialis dan Basuki Hariman, Rabu 25 Januari. Penangkapan dilakukan terkait dugaan suap uji materi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Mahkamah Konstitusi. KPK juga menemukan sejumlah dokumen pembukuan dari perusahaan, voucher pembelian mata uang asing, dan draf perkara bernomor 129/PUU-XIII/2015.
Basuki sebagai pengusaha impor daging sapi diduga menyuap Patrialis melalui Kamaludin. Kamaludin merupakan sahabat Patrialis. Suap diberikan agar MK mengabulkan uji materi UU Nomor 41 tahun 2014. Patrialis dijanjikan fee sebesar 200 ribu dolar Singapura jika keinginan Basuki terpenuhi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OJE)
