medcom.id, Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membeberkan latar belakang pembentukan Badan Siber Nasional (Basinas). Ide pembentukan Basinas muncul setelah menghadiri konferensi luar biasa tentang terorisme di Bali pada Agustus 2016.
Wiranto menceritakan, konferensi itu dihadiri setelah dua minggu menjabat sebagai Menkopolhukam. Konferensi yang dihadiri 36 negara itu membahas bagaimana memerangi terorisme dan memutus rantai pembiayaan terorisme.
"Hampir semua negara membicarakan bagaimana kegiatan terorisme telah masuk ke wilayah siber," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (9/1/2017).
Wiranto sadar, aktivitas terorisme tak lagi dilakukan secara tradisional. Mereka mengikuti perkembangan zaman. Pendanaan, rekrutmen dan pelatihan pun telah memanfaatkan dunia maya.
Hal ini pula yang membuat negara maju menggenjot badan siber mereka dalam bekerja. Sementara, lanjut Wiranto, Indonesia masih mengatasi ancaman terorisme secara parsial dan sporadis.
Meski ada divisi siber yang dimiliki beberapa kementerian dan lembaga, seperti Cyber Security milik Polri, Cyber Defense milik Kemenhan, Cyber Inteligence milik Badan Intelijen Negara, dan beberapa lembaga keuangan lain. Tapi, Wiranto belum puas.
Karena, mantan Ketua Umum Partai Hanura ini menilai, belum ada badan siber dengan skala nasional yang bisa melindungi dan melawan ancaman serangan siber dari luar negeri.
"Oleh karena itulah, kemudian saya mencoba melakukan sesuatu akselerasi dalam proses membangun siber itu," kata Wiranto.
Pembentukan badan ini telah disetujui Presiden Joko Widodo. Pemerintah saat ini tengah memikirkan skema pembentukan badan tanpa mengeluarkan biaya yang besar karena sedang melakukan penghematan anggaran.
"Udah disetujui tapi kita kan masih mencoba bagaimana membangun ini tanpa biaya sangat besar," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatikan mengatakan, Badan Siber Nasional bukanlah ide baru di pemerintahan. Presiden Joko Widodo bersama Kabinet Kerja telah membicarakan kemungkinan pembentukan badan ini sejak 2015.
"Badan Siber Nasional ini sebetulnya diproses sudah dari awal 2016, 2015 pun sudah mulai dibicarakan," kata Rudiantara di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu 8 Januari.
medcom.id, Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membeberkan latar belakang pembentukan Badan Siber Nasional (Basinas). Ide pembentukan Basinas muncul setelah menghadiri konferensi luar biasa tentang terorisme di Bali pada Agustus 2016.
Wiranto menceritakan, konferensi itu dihadiri setelah dua minggu menjabat sebagai Menkopolhukam. Konferensi yang dihadiri 36 negara itu membahas bagaimana memerangi terorisme dan memutus rantai pembiayaan terorisme.
"Hampir semua negara membicarakan bagaimana kegiatan terorisme telah masuk ke wilayah siber," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (9/1/2017).
Wiranto sadar, aktivitas terorisme tak lagi dilakukan secara tradisional. Mereka mengikuti perkembangan zaman. Pendanaan, rekrutmen dan pelatihan pun telah memanfaatkan dunia maya.
Hal ini pula yang membuat negara maju menggenjot badan siber mereka dalam bekerja. Sementara, lanjut Wiranto, Indonesia masih mengatasi ancaman terorisme secara parsial dan sporadis.
Meski ada divisi siber yang dimiliki beberapa kementerian dan lembaga, seperti Cyber Security milik Polri, Cyber Defense milik Kemenhan, Cyber Inteligence milik Badan Intelijen Negara, dan beberapa lembaga keuangan lain. Tapi, Wiranto belum puas.
Karena, mantan Ketua Umum Partai Hanura ini menilai, belum ada badan siber dengan skala nasional yang bisa melindungi dan melawan ancaman serangan siber dari luar negeri.
"Oleh karena itulah, kemudian saya mencoba melakukan sesuatu akselerasi dalam proses membangun siber itu," kata Wiranto.
Pembentukan badan ini telah disetujui Presiden Joko Widodo. Pemerintah saat ini tengah memikirkan skema pembentukan badan tanpa mengeluarkan biaya yang besar karena sedang melakukan penghematan anggaran.
"Udah disetujui tapi kita kan masih mencoba bagaimana membangun ini tanpa biaya sangat besar," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatikan mengatakan, Badan Siber Nasional bukanlah ide baru di pemerintahan. Presiden Joko Widodo bersama Kabinet Kerja telah membicarakan kemungkinan pembentukan badan ini sejak 2015.
"Badan Siber Nasional ini sebetulnya diproses sudah dari awal 2016, 2015 pun sudah mulai dibicarakan," kata Rudiantara di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu 8 Januari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(Des)
