Pakar: HTI Bisa Menggugat ke PTUN
Suasana sidang HTI - Medcom.id/Achmad Zulfikar Fazli.
Jakarta: Ahli hukum administrasi negara Zainal Arifin menilai Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mempunyai legal standing untuk melayangkan gugatan. Zainal menilai semua pihak memiliki hak konstitusional.

"Pendapat saya punya legal standing. Semua pihak yang hak konstitusionalnya merasa dirugikan bisa menempuh jalur hukum," kata Zainal dalam sidang lanjutan gugatan pembubaran HTI di PTUN, Pulo Gebang, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2018. 

Jawaban ini mencuat setelah kuasa hukum HTI Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan legal standing HTI. Ormas anti-Pancasila itu dinilai tidak memiliki legal standing lantaran sudah dibubarkan oleh pemerintah. 


Akibat sudah dibubarkan itu, HTI dinilai tidak bisa menggugat ke PTUN lantaran tidak memiliki legal standing. 

(Baca juga: Ahli Sebut Pemerintah tak Bisa Langsung Bubarkan Ormas)

Pernyataan itu dibantah salah satu kuasa hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, I Wayan Sudirta. Ia menilai ormas yang telah dicabut badan hukumnya dan dibubarkan tidak lagi punya legal standing untuk mengugat.

"Orang sudah dibubarkan ibaratnya jenazah kan tinggal roh, tidak bisa hidup lagi. Harusnya bukan kami yang beragumentasi, tapi bertanya kepada mereka sendiri, kalau badan hukum itu punya hak setelah dicabut, kenapa di MK dia menggunakan perorangan. Justru badan hukumnya diganti. Artinya ada kontradiksi," kata I Wayan.

HTI, kata dia, seharusnya juga percaya diri dalam melayangkan gugatan, jika merasa punya legal standing. Pada kenyataannya, lanjut dia, HTI tak yakin dengan keabsahannya dalam mengugat pembubarannya.

"Masih terpecah keyakinannya, ini aku masih sah apa enggak. Maka terpecah dia, di sana (Mahkamah Konstitusi menguguat) bukan badan hukum, di sini badan hukum. Itu dia terbukti meragukan," tutur dia.





(REN)