Sidang pembacaan surat tuntutan Komisaris Utama PT Wahana Auto Ekamarga (WAE) Darwin Maspolim melalui teleconfrence. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Sidang pembacaan surat tuntutan Komisaris Utama PT Wahana Auto Ekamarga (WAE) Darwin Maspolim melalui teleconfrence. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Penyuap Pegawai Pajak Dituntut 4 Tahun Bui

Nasional pajak Restitusi Pajak
Fachri Audhia Hafiez • 30 Maret 2020 20:48
Jakarta: Komisaris Utama PT Wahana Auto Ekamarga (WAE) Darwin Maspolim dituntut hukuman penjara selama empat tahun. Darwin juga terancam denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan.
 
"Menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, menjatuhkan putusan dengan amar menyatakan terdakwa Darwin Maspolim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nur Haris Arhadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 30 Maret 2020.
 
Darwin dinilai terbukti menyuap pegawai pajak USD131.200 atau sekitar Rp1,8 miliar. Suap untuk menyetujui pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi PT WAE pada 2015 dan 2016.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Suap diberikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) 3 Jakarta Yul Dirga. Uang rasuah juga mengalir kepada tiga pemeriksa pajak KPP PMA 3 Jakarta, yakni Hadi Sutrisno selaku supervisor, Jumari selaku ketua tim, dan Muhammad Naim Fahmi selaku anggota.
 
(Baca: Komisaris PT WAE Didakwa Menyuap Pegawai Pajak Rp1,8 Miliar)
 
Pengajuan restitusi pajak distributor mobil mewah itu Rp5,03 miliar pada 2015 dan Rp2,7 miliar pada 2016. Namun dalam prosesnya terdapat permintaan imbalan atau fee.
 
Darwin dituntut melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.
 
Hukuman Darwin diberatkan karena perbuatannya dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perbuatan Darwin juga berpengaruh negatif dalam penerimaan negara.
 
"Kemudian hal-hal yang meringankan terdakwa, yakni belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya," ucap Jaksa Nur.
 
Persidangan kali ini menggunakan video confrence. Darwin selaku terdakwa tetap berada di tahanan dan dikomunikasikan dengan pihak di Pengadilan Tipikor Jakarta.
 
Sedangkan di ruang sidang hanya majelis hakim, jaksa, dan penasihat hukum. Persidangan model ini dalam rangka antisipasi penyebaran virus korona (covid-19).
 

(REN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif