Jakarta: Pengesahan perdamaian perkara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) koperasi Simpan - Pinjam (KSP) Indosurya, ditunda sepekan ke depan. Pengurus PKPU meminta waktu menyelesaikan administrasi laporan pada Majelis Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
“Pihak kami kuasa hukum debitur, tidak keberatan atas penundaan tersebut. Sehingga, sidang lanjutan hari Jumat, 17 Juli 2020,” kata kuasa hukum KSP Indosurya, Hendra Wijaya, Jumat, 10 Juli 2020.
Menurut dia, penundaan tak mengubah hasil voting kreditur yang telah menyepakati damai dengan pengurus KSP Indosurya. Pengambilan voting dihadiri 4.724 anggota mewakili 1,1 juta anggota lainnya dilakukan pada Kamis, 9 Juli.
Baca: Proposal Perdamaian KSP Indosurya Disetujui
Sebanyak 73,41 persen menyatakan sepakat dengan rencana perdamaian Indosurya dan 26,59 persen menolak damai. Kesimpulannya, proposal perdamaian yang ditawarkan Indosurya mayoritas diterima nasabah.
“Voting telah disampaikan oleh pihak pengurus. Jika ada kreditur atau kuasa hukum kreditor yang menggangu gugat, itu hanya mencoba mengganggu saja, itu hanya mengada-ada saja tanpa dasar semata-mata hanya mencari popularitas dari kasus ini,” kata dia.
Kuasa hukum KSP Indosurya, Juniver Girsang menyebut ada jadwal-jadwal yang telah disepakati dan bakal dipatuhi KSP Indosurya. Hasil voting menegaskan tak ada lagi alasan untuk kembali mengajukan PKPU terhadap KSP Indosurya.
Pendiri Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta, Henry Surya menjamin dana anggota KSP Indosurya. Menurut dia, PT Sun International Capital sebagai corporate guarantee akan menjamin dana itu.
Jika KSP Indosurya tak mampu mengembalikan dana maka utang jatuh tempo akan diambil alih oleh PT Sun International Capital. Adapun instrumen surat utang (convertible loans) dengan aset perseroan sebagai jaminan.
PT Sun International Capital merupakan perusahaan property arm dari Indosurya Group. Perusahaan ini sahamnya sebesar 99,9 perseb dimiliki Henry Surya. Perseroan memiliki aset-aset properti seperti gedung perkantoran, apartemen strata title dan ruko-ruko yang tersebar di seluruh Indonesia.
Jakarta: Pengesahan perdamaian perkara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) koperasi Simpan - Pinjam (KSP) Indosurya, ditunda sepekan ke depan. Pengurus PKPU meminta waktu menyelesaikan administrasi laporan pada Majelis Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
“Pihak kami kuasa hukum debitur, tidak keberatan atas penundaan tersebut. Sehingga, sidang lanjutan hari Jumat, 17 Juli 2020,” kata kuasa hukum KSP Indosurya, Hendra Wijaya, Jumat, 10 Juli 2020.
Menurut dia, penundaan tak mengubah hasil voting kreditur yang telah menyepakati damai dengan pengurus KSP Indosurya. Pengambilan voting dihadiri 4.724 anggota mewakili 1,1 juta anggota lainnya dilakukan pada Kamis, 9 Juli.
Baca: Proposal Perdamaian KSP Indosurya Disetujui
Sebanyak 73,41 persen menyatakan sepakat dengan rencana perdamaian Indosurya dan 26,59 persen menolak damai. Kesimpulannya, proposal perdamaian yang ditawarkan Indosurya mayoritas diterima nasabah.
“Voting telah disampaikan oleh pihak pengurus. Jika ada kreditur atau kuasa hukum kreditor yang menggangu gugat, itu hanya mencoba mengganggu saja, itu hanya mengada-ada saja tanpa dasar semata-mata hanya mencari popularitas dari kasus ini,” kata dia.
Kuasa hukum KSP Indosurya, Juniver Girsang menyebut ada jadwal-jadwal yang telah disepakati dan bakal dipatuhi KSP Indosurya. Hasil voting menegaskan tak ada lagi alasan untuk kembali mengajukan PKPU terhadap KSP Indosurya.
Pendiri Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta, Henry Surya menjamin dana anggota KSP Indosurya. Menurut dia, PT Sun International Capital sebagai corporate guarantee akan menjamin dana itu.
Jika KSP Indosurya tak mampu mengembalikan dana maka utang jatuh tempo akan diambil alih oleh PT Sun International Capital. Adapun instrumen surat utang (convertible loans) dengan aset perseroan sebagai jaminan.
PT Sun International Capital merupakan perusahaan property arm dari Indosurya Group. Perusahaan ini sahamnya sebesar 99,9 perseb dimiliki Henry Surya. Perseroan memiliki aset-aset properti seperti gedung perkantoran, apartemen strata title dan ruko-ruko yang tersebar di seluruh Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
