Mantan Menpora Imam Nahrawi. Foto: Antara/Aditya Pradana
Mantan Menpora Imam Nahrawi. Foto: Antara/Aditya Pradana

Imam Nahrawi Jalani Sidang Perdana

Nasional Kasus Suap Imam Nahrawi
Theofilus Ifan Sucipto • 14 Februari 2020 10:03
Jakarta: Pengadilan Tipikor Jakarta akan menggelar sidang perdana mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi hari ini. Sidang beragendakan pembacaan dakwaan terhadap Imam atas perkara suap dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
 
"Seluruh masyarakat bisa melihat, mendengar, dan mengikuti persidangan ini," kata pelaksana tugas juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat, 14 Februari 2020.
 
Ali tak menjelaskan detail isi dakwaan Imam. Dia hanya memastikan semua peran Imam di skandal rasuah di Kemenpora akan dibeberkan jaksa penuntut umum (JPU) dalam persidangan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tentunya nanti kita lihat di surat dakwaan dan fakta-fakta serta saksi yang akan dihadirkan oleh JPU, nanti terbuka untuk umum," kata dia.
 
Imam ditetapkan sebagai tersangka bersama asisten pribadinya (aspri) Miftahul Ulum. Imam diduga menerima suap dan gratifikasi sebanyak Rp26,5 miliar melalui Ulum.
 
Imam Nahrawi Jalani Sidang Perdana
Tersangka mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 24 Januari 2020. Foto: MI/Adam Dwi
 
Pemberian uang itu sebagai komitmen fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora tahun anggaran 2018. Imam menerima suap dan gratifikasi itu sebagai ketua Dewan Pengarah Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) dan Menpora.
 
Penetapan tersangka Imam hasil pengembangan dari perkara lima tersangka. Mereka adalah Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy, Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy, Deputi IV Kemenpora Mulyana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kemenpora Adhi Pumamo, dan Staf Kemenpora Eko Tryanto. Kelimanya telah divonis bersalah di pengadilan tingkat pertama.
 
Imam dan Miftahul dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

 

(JMS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif