Jakarta: Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menginginkan pejabat dan pengusaha di Indonesia terhindar dari jeratan kasus korupsi. Bamsoet menilai pengusaha menjadi objek pungutan dalam proyek yang dikerjakan pejabat negara.
"Dikasih salah, enggak dikasih salah. Dikasih masuk penjara, enggak dikasih enggak dapat proyek," kata Bamsoet di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Kamis, 25 November 2021.
Bamsoet mengatakan pengusaha kerap dilema dalam menerima proyek yang ditawarkan pejabat negara. Pejabat kerap mencari celah korupsi di tengah ketidaktahuan pengusaha.
Dia ingin ada kesepakatan kerja antara Kadin dan KPK untuk kepastian hukum kepada pengusaha dalam menerima proyek dari pejabat negara. KPK diminta bisa membuat pengusaha mengerti untuk menghindari celah-celah korupsi yang ditawarkan pejabat negara.
"Kita harapkan kerja sama ini membuat 'orang jadi sungkan' atau ngeri kalau minta 'susu tante' pada para pengusaha, terutama anggota Kadin," ujar Bamsoet.
Baca: Kadin Serukan Langkah Nyata Kebijakan Net Zero Emission
Lembaga Antikorupsi diminta membuat sistem yang bisa membuat pengusaha mengerti celah rasuah dalam penanganan proyek. Dia tidak ingin pengusaha kembali terjerat dalam 'jebakan' pejabat negara.
"'Susu tante' itu, sumbangan sukarela tanpa tekanan, tapi tekan," tutur Ketua MPR itu.
Jakarta: Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kamar Dagang Indonesia (
Kadin) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menginginkan pejabat dan pengusaha di Indonesia terhindar dari jeratan
kasus korupsi. Bamsoet menilai pengusaha menjadi objek pungutan dalam proyek yang dikerjakan pejabat negara.
"Dikasih salah, enggak dikasih salah. Dikasih masuk penjara, enggak dikasih enggak dapat proyek," kata Bamsoet di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Kamis, 25 November 2021.
Bamsoet mengatakan pengusaha kerap dilema dalam menerima proyek yang ditawarkan pejabat negara. Pejabat kerap mencari celah korupsi di tengah ketidaktahuan pengusaha.
Dia ingin ada kesepakatan kerja antara Kadin dan
KPK untuk kepastian hukum kepada pengusaha dalam menerima proyek dari pejabat negara. KPK diminta bisa membuat pengusaha mengerti untuk menghindari celah-celah korupsi yang ditawarkan pejabat negara.
"Kita harapkan kerja sama ini membuat 'orang jadi sungkan' atau ngeri kalau minta 'susu tante' pada para pengusaha, terutama anggota Kadin," ujar Bamsoet.
Baca:
Kadin Serukan Langkah Nyata Kebijakan Net Zero Emission
Lembaga Antikorupsi diminta membuat sistem yang bisa membuat pengusaha mengerti celah rasuah dalam penanganan proyek. Dia tidak ingin pengusaha kembali terjerat dalam 'jebakan' pejabat negara.
"'Susu tante' itu, sumbangan sukarela tanpa tekanan, tapi tekan," tutur Ketua MPR itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)