medcom.id, Jakarta: Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Surya Tjandra memandang institusi hukum tak bisa menjauhi unsur politik. Keduanya harus saling mendukung.
"KPK tidak bisa musuhi politik, harus rangkul, tapi tetap independen," tegas Surya dalam uji kepatutan dan kelayakan capim KPK dengam Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/12/15).
Persepsi itu, tambah Surya, sangat penting bagi KPK. Surya merujuk pada kesuksesan pemberantasan korupsi di Hong Kong yang aspek hukum dan politiknya berjalan bersama.
"Dalam konteks persepsi, bentuk pola pikir, KPK tidak bisa sendirian, tapi perlu dukungan politik," tambah Surya.
Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara sederhana. Misal, sinergitas antara KPK dengan lembaga negara lain.
KPK bisa berdiskusi dengan DPR, pemerintah ataupun lembaga hukum lainnya. Toh, independesni tidak dilihat dari hubungan antarlembaga, melainkan kinerja komisionernya.
Untuk itu, KPK juga dituntut memahami situasi politik. Tapi, jangan sampai bermain-main dengan urusan politik.
"Pimpinan juga harus bersumpah, jika ditawari menjadi wakil presiden harus tegas menolak," pungkasnya.
medcom.id, Jakarta: Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Surya Tjandra memandang institusi hukum tak bisa menjauhi unsur politik. Keduanya harus saling mendukung.
"KPK tidak bisa musuhi politik, harus rangkul, tapi tetap independen," tegas Surya dalam uji kepatutan dan kelayakan capim KPK dengam Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/12/15).
Persepsi itu, tambah Surya, sangat penting bagi KPK. Surya merujuk pada kesuksesan pemberantasan korupsi di Hong Kong yang aspek hukum dan politiknya berjalan bersama.
"Dalam konteks persepsi, bentuk pola pikir, KPK tidak bisa sendirian, tapi perlu dukungan politik," tambah Surya.
Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara sederhana. Misal, sinergitas antara KPK dengan lembaga negara lain.
KPK bisa berdiskusi dengan DPR, pemerintah ataupun lembaga hukum lainnya. Toh, independesni tidak dilihat dari hubungan antarlembaga, melainkan kinerja komisionernya.
Untuk itu, KPK juga dituntut memahami situasi politik. Tapi, jangan sampai bermain-main dengan urusan politik.
"Pimpinan juga harus bersumpah, jika ditawari menjadi wakil presiden harus tegas menolak," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
