medcom.id, Jakarta: Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menunda pengungkapan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara Rp180 triliun. Penundaan dilakukan karena tudingan pembuat kegaduhan pascapenggeledahan PT Pelindo II yang ditujukan ke Bareskrim.
"Kegiatan kemarin ditunda agar tak ada nilai bahwa kerja Bareskrim adalah membuat kegaduhan," kata Kabareskrim Komjen Budi Waseso di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (4/9/2015).
Kasus mega korupsi pun terpaksa ditunda. Ia menegaskan, ia tak mau kinerja mereka yang sedang bekerja terganggu karena kesimpangsiuran dan saling tuding soal kegaduhan.
Namun, pria yang akrab disapa Buwas ini mengatakan, tuduhan pengeledahan yang pada akhirnya membuat gaduh sama sekali tak benar.
"Saat menggeledah ada yang mengatakan itu menciptakan gaduh. Tapi kan sedang dievaluasi. Buktinya enggak ada kegaduhan dan malah bukan saya yang membuat gaduh kan," tambah dia.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menggeledah PT Pelindo II. Penggeledahan terkait korupsi pengadaan mobil crane. Saat penggeledahan berlangsung, Dirut Pelindo II RJ Lino melapor pada Kepala Bappenas Sofyan Djalil.
Usai penggeledahan itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan meminta penegak hukum untuk tidak gaduh. Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menelpon Buwas untuk menanyakan soal penggeledahan.
Dari sana kemudian muncul isu pencopotan pada Buwas, hingga akhirnya hari ini, Jumat (4/9/2015), Polri mengeluarkan surat telegram rahasia nomor ST/1847/IX/2015 mengganti Budi Waseso dengan Anang Iskandar, Kepala BNN.
Penggantian Buwas pun sejalan dengan munculnya anggapan kasus besar yang diusut Bareskrim akan mangkrak. Pasalnya, tak ada jaminan pengganti Buwas akan seberani dan sekeras mantan Kapolda Gorontalo itu.
Tapi, jenderal bintang tiga ini yakin penggantinya mampu menyelesaikan pekerjaan rumah yang masih gantung. "Itu prioritas dan saya yakin akan dilanjutkan oleh penerus saya," ujarnya.
medcom.id, Jakarta: Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menunda pengungkapan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara Rp180 triliun. Penundaan dilakukan karena tudingan pembuat kegaduhan pascapenggeledahan PT Pelindo II yang ditujukan ke Bareskrim.
"Kegiatan kemarin ditunda agar tak ada nilai bahwa kerja Bareskrim adalah membuat kegaduhan," kata Kabareskrim Komjen Budi Waseso di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (4/9/2015).
Kasus mega korupsi pun terpaksa ditunda. Ia menegaskan, ia tak mau kinerja mereka yang sedang bekerja terganggu karena kesimpangsiuran dan saling tuding soal kegaduhan.
Namun, pria yang akrab disapa Buwas ini mengatakan, tuduhan pengeledahan yang pada akhirnya membuat gaduh sama sekali tak benar.
"Saat menggeledah ada yang mengatakan itu menciptakan gaduh. Tapi kan sedang dievaluasi. Buktinya
enggak ada kegaduhan dan malah bukan saya yang membuat gaduh kan," tambah dia.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menggeledah PT Pelindo II. Penggeledahan terkait korupsi pengadaan mobil crane. Saat penggeledahan berlangsung, Dirut Pelindo II RJ Lino melapor pada Kepala Bappenas Sofyan Djalil.
Usai penggeledahan itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan meminta penegak hukum untuk tidak gaduh. Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menelpon Buwas untuk menanyakan soal penggeledahan.
Dari sana kemudian muncul isu pencopotan pada Buwas, hingga akhirnya hari ini, Jumat (4/9/2015), Polri mengeluarkan surat telegram rahasia nomor ST/1847/IX/2015 mengganti Budi Waseso dengan Anang Iskandar, Kepala BNN.
Penggantian Buwas pun sejalan dengan munculnya anggapan kasus besar yang diusut Bareskrim akan mangkrak. Pasalnya, tak ada jaminan pengganti Buwas akan seberani dan sekeras mantan Kapolda Gorontalo itu.
Tapi, jenderal bintang tiga ini yakin penggantinya mampu menyelesaikan pekerjaan rumah yang masih gantung. "Itu prioritas dan saya yakin akan dilanjutkan oleh penerus saya," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
