medcom.id, Jakarta: Pimpinan DPR telah menerima surat pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala BIN dari Presiden Joko Widodo. Surat tersebut rencananya dibacakan di hadapan seluruh anggota DPR RI dalam sidang paripurna.
"Surat sudah dilayangkan Presiden kepada pimpinan DPR, dan kami sudah mendapatkan warning untuk persiapan uji kelayakan. Rencananya tentu besok dibacakan suratnya di sidang paripurna, pada hari Selasa (6 September)," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2016).
Setelah pembacaan di paripurna, Komisi I rencananya langsung memproses uji kepatutan dan kelayakan. Hasil uji kelayakan dan kepatutan itu kembali dibawa ke paripurna, Kamis 8 September.
Dalam uji uji kepatutan dan kelayakan, Komisi Pertahanan akan mempertanyakan fungsi dan peran BIN berdasarkan UU yang berlaku. Hasanuddin menegaskan, tak tertutup kemungkinan pihaknya menanyakan pemberantasan terorisme kepada Wakil Kapolri itu.
"Saya kira itu berkisar itu (fungsi dan peran BIN). Mungkin ada pertanyaan tambahan-tambahan ekstra yang menyangkut masalah fungsi-fungsi intelijen, juga menyangkut masalah-masalah peran BIN dalam memberantas teroris, yang sekarang menjadi sentral dari pembicaraan," jelas dia.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno menemui pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 2 September. Pertemuan dilakukan untuk menyampaikan penunjukkan Budi Gunawan sebagai calon pengganti Kepala BIN, Sutiyoso,
"Jadi KaBIN diusulkan nama baru yaitu bapak Budi Gunawan. Jadi sekarang tinggal prosesnya di DPR karena harus mendapat kan pertimbangan dari DPR," kata Pratikno, Jumat 2 September.
Pergantian, kata Pratikno, hanya untuk meregenerasi penyelenggaran Badan Telik Sandi. Pergantian Kepala BIN tak mesti kaku mengikuti periode waktu tertentu.
Pratikno tidak merinci pertimbangan Presiden mengusung sosok Budi Gunawan yang sempat batal dilantik sebagai Kapolri pengganti Jenderal Sutarman itu. Bekas ajudan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri ini juga pernah menjadi buah bibir karena sempat jadi tersangka kasus rekening gendut di KPK.
Namun, semua aspek tetap menjadi perhatian Presiden sebelum memutuskan. "Ada pertimbangan tertentu yang mungkin tidak semuanya bisa saya sampaikan," ucap dia.
medcom.id, Jakarta: Pimpinan DPR telah menerima surat pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala BIN dari Presiden Joko Widodo. Surat tersebut rencananya dibacakan di hadapan seluruh anggota DPR RI dalam sidang paripurna.
"Surat sudah dilayangkan Presiden kepada pimpinan DPR, dan kami sudah mendapatkan warning untuk persiapan uji kelayakan. Rencananya tentu besok dibacakan suratnya di sidang paripurna, pada hari Selasa (6 September)," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2016).
Setelah pembacaan di paripurna, Komisi I rencananya langsung memproses uji kepatutan dan kelayakan. Hasil uji kelayakan dan kepatutan itu kembali dibawa ke paripurna, Kamis 8 September.
Dalam uji uji kepatutan dan kelayakan, Komisi Pertahanan akan mempertanyakan fungsi dan peran BIN berdasarkan UU yang berlaku. Hasanuddin menegaskan, tak tertutup kemungkinan pihaknya menanyakan pemberantasan terorisme kepada Wakil Kapolri itu.
"Saya kira itu berkisar itu (fungsi dan peran BIN). Mungkin ada pertanyaan tambahan-tambahan ekstra yang menyangkut masalah fungsi-fungsi intelijen, juga menyangkut masalah-masalah peran BIN dalam memberantas teroris, yang sekarang menjadi sentral dari pembicaraan," jelas dia.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno menemui pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 2 September. Pertemuan dilakukan untuk menyampaikan penunjukkan Budi Gunawan sebagai calon pengganti Kepala BIN, Sutiyoso,
"Jadi KaBIN diusulkan nama baru yaitu bapak Budi Gunawan. Jadi sekarang tinggal prosesnya di DPR karena harus mendapat kan pertimbangan dari DPR," kata Pratikno, Jumat 2 September.
Pergantian, kata Pratikno, hanya untuk meregenerasi penyelenggaran Badan Telik Sandi. Pergantian Kepala BIN tak mesti kaku mengikuti periode waktu tertentu.
Pratikno tidak merinci pertimbangan Presiden mengusung sosok Budi Gunawan yang sempat batal dilantik sebagai Kapolri pengganti Jenderal Sutarman itu. Bekas ajudan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri ini juga pernah menjadi buah bibir karena sempat jadi tersangka kasus rekening gendut di KPK.
Namun, semua aspek tetap menjadi perhatian Presiden sebelum memutuskan. "Ada pertimbangan tertentu yang mungkin tidak semuanya bisa saya sampaikan," ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
