Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada 4.623 laporan dugaan tindakan koruptif yang masuk ke kotak aduannya sepanjang 2022. Laporan dari DKI Jakarta terbanyak.
"DKI Jakarta sebanyak 585 pengaduan," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 27 Desember 2022.
Daerah terbanyak lainnya yakni Jawa Barat dengan total 429 aduan. Lalu, sebanyak 379 aduan yang masuk ke KPK berasal dari Sumatra Utara.
"Jawa Timur 357 pengaduan dan Jawa Tengah 237 pengaduan," ucap Johanis.
Dari semua laporan yang masuk, 363 aduan tidak ditindaklanjuti. Laporan itu diarsipkan karena tidak memenuhi kriteria KPK.
"Sisanya, dari 4.260 laporan ini, 4.055 telah selesai diverifikasi," ujar Johanis.
Johanis mengatakan pihaknya sudah menelaah 1.631 laporan yang sudah diverifikasi. Sisanya belum, karena kurang bukti lampiran.
Aduan yang masuk ke KPK ini berasal dari banyak wadah. Sebagian melalui e-mail dan wishtle blowing sistem yang dibuat oleh Lembaga Antikorupsi di beberapa instansi.
"Ada juga yang datang langsung atau demonstrasi, media sosial, SMS, surat atau fax maupun telepon," kata Johanis.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) mencatat ada 4.623 laporan dugaan tindakan koruptif yang masuk ke kotak aduannya sepanjang 2022. Laporan dari DKI Jakarta terbanyak.
"DKI Jakarta sebanyak 585 pengaduan," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 27 Desember 2022.
Daerah terbanyak lainnya yakni Jawa Barat dengan total 429
aduan. Lalu, sebanyak 379 aduan yang masuk ke KPK berasal dari Sumatra Utara.
"Jawa Timur 357 pengaduan dan Jawa Tengah 237 pengaduan," ucap Johanis.
Dari semua laporan yang masuk, 363 aduan tidak
ditindaklanjuti. Laporan itu diarsipkan karena tidak memenuhi kriteria KPK.
"Sisanya, dari 4.260 laporan ini, 4.055 telah selesai diverifikasi," ujar Johanis.
Johanis mengatakan pihaknya sudah menelaah 1.631 laporan yang sudah diverifikasi. Sisanya belum, karena kurang bukti lampiran.
Aduan yang masuk ke KPK ini berasal dari banyak wadah. Sebagian melalui e-mail dan wishtle blowing sistem yang dibuat oleh Lembaga Antikorupsi di beberapa instansi.
"Ada juga yang datang langsung atau demonstrasi, media sosial, SMS, surat atau fax maupun telepon," kata Johanis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
