Suasana sidang perkara jual beli jabatan di Kementerian Agama
Suasana sidang perkara jual beli jabatan di Kementerian Agama

DPW PPP Jatim Pernah Rekomendasikan Haris ke Rommahurmuziy

Nasional jual beli jabatan pns OTT Romahurmuziy
Theofilus Ifan Sucipto • 04 Juli 2019 01:10
Jakarta: Sekretaris DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur, Norman Zein Nahdi, mengaku sempat merekomendasikan Haris Hasanudin pada mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (Romy). Haris dinilai memiliki akhlak yang baik.
 
"Betul saya sempat memberi aspirasi ke Pak Romy karena Pak Haris orangnya santun. Kalau Pak Romy diundang (ke acara Haris), Haris selalu hadir dan mengawal," kata Norman saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu 3 Juli 2019.
 
Aspirasi itu disampaikan Norman di sela-sela Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) PPP di Surabaya, Jawa Timur pada November 2018. Kala itu, kata Norman, Romy merespons sekadarnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Lihat nanti saja," kata Norman menirukan jawaban Romy.
 
Selain itu, Norman pernah bertanya pada Romy apakah Haris masih dalam gerbong seleksi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur. Kala itu, Romy menjawab Haris masih 'aman.'
 
Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK Wawan Yunarwanto bertanya pada Norman apakah Romy memiliki kewenangan menjawab pernyataan tersebut. Norman mengaku kurang paham kapabilitas Romy.
 
Wawan pun bertanya mengapa Norman tetap bertanya pada Romy meski tidak mengetahui kapabilitas Romy. Norman bersikeras dia hanya menyampaikan pernyataan dari Haris.
 
"Romy kan tidak punya kewenangan. Saya tanya kenapa Anda tetap bertanya pada Romy. Jawaban Anda tidak nyambung," ujar Wawan.
 
Dalam perkara ini, Haris diduga menyuap Romy sebesar Rp325 juta. Romy bersama Menteri Agama Lukman baik secara langsung maupun tidak langsung disebut melakukan intervensi terhadap proses pengangkatan Haris sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Romy mendapat Rp255 juta, sedangkan Lukman diduga menerima Rp70 juta.
 
Muafaq dan Haris didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 

(ADN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif