Tersangka dugaan kepemilikan senjata api ilegal Kivlan Zen. (Foto: ANTARA/Kivlan Zen)
Tersangka dugaan kepemilikan senjata api ilegal Kivlan Zen. (Foto: ANTARA/Kivlan Zen)

Kivlan Zen Minta Hakim Guntur Diganti

Nasional kasus makar
Siti Yona Hukmana • 10 Juli 2019 12:04
Jakarta: Tersangka dugaan kepemilikan senjata api ilegal Kivlan Zen meminta Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Achmad Guntur diganti. Menurutnya, Hakim Guntur tak profesional.
 
Permohonan untuk mengganti Hakim Guntur ditulis Kivlan dalam sebuah surat. Surat yang ditulis pada Selasa, 9 Juli 2019 itu dibubuhi materai dan tanda tangan Kivlan.
 
"Ini surat dibuat akibat hakim merugikan Pak Kivlan," kata Kuasa Hukum Kivlan, Tonin Tachta, kepada Medcom.id, Rabu, 10 Juli 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Surat permohonan penggantian hakim itu telah dikirimkan ke Ketua Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus. Surat itu telah diterima oleh PN Jaksel dengan membubuhi cap stempel tanda terima pada Selasa, 9 Juli 2019. Perihalnya, permohonan penggantian hakim tunggal pada sidang perkara praperadilan nomor 75/Pid.Pra/2019/PN.JKT.Sel.
 
Alasan Kivlan minta Hakim Guntur diganti karena sidang praperadilan dilakukan terlalu lama sejak praperadilan didaftarkan. Praperadilan itu didaftarkan pada Kamis, 20 Juni 2019 sedangkan sidang perdana dilakukan pada Senin, 8 Juli 2019.
 
"Selama 18 hari Pak Kivlan menunggu sidang itu," ujar Tonin.
 
Baca juga:Alasan Polda Metro Jaya Tak Menghadiri Praperadilan Kivlan
 
Tonin menuding Hakim Guntur tidak profesional pada sidang perdana praperadilan 8 Juli lalu. Sidang ditunda karena termohon dari Polda Metro Jaya tidak hadir.
 
Hakim Guntur menetapkan penundaan jadwal sidang pada Senin, 22 Juli 2019. Itu dinilai terlalu lama dan berdekatan dengan berakhirnya masa penahanan Kivlan pada 27 Juli 2019.
 
Alasan Hakim Guntur menunda persidangan karena banyak perkara yang juga harus disidangkan. Hakim Guntur mengaku tengah menangani tiga perkara di PN Jaksel, salah satunya perkara nomor 69 milik Kivlan.
 
Namun Tonin menyatakan keberatan atas keputusan Hakim Guntur. Penundaan dan jadwal yang dibuat dinilai perbuatan yang tidak adil dan melanggar asas murah, efisisen dan cepat.
 
"Sehingga dimohonkan keputusan Ketua Pengadilan untuk mempercepat persidangan dengan penundaan satu minggu dari 8 Juli 2019," ungkapnya.
 
Tonin berharap surat itu dikabulkan Ketua Pengadilan. Dengan demikian, sidang praperadilan bisa berlangsung secepatnya yang dipimpin oleh hakim tunggal yang netral.
 
Selain itu, sidang dapat dilakukan sebelum akhir masa penahanan 40 hari pada 27 Juli 2019. Hal itu membuat sidang praperadilan tidak sia-sia.
 
"Kami menunggu jawaban paling lama Rabu, 10 Juli 2019," pungkas Tonin.
 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif