KPK Berwenang Hukum Mati Koruptor

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan hukuman mati terhadap seorang koruptor diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Lembaga Antirasuah berwenang menghukum mati pelaku praktik rasuah. Hal ini ditegaskan KPK menanggapi polemik wacana hukuman mati terhadap Bupati Kudus Muhammad Tamzil. KPK mempertimbangkan menghukum mati Bupati Kudus itu. "Kalau bicara soal hukuman mati itu diatur di Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu, 31 Juli 2019. Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Sementara untuk hukuman mati diatur pada Pasal 2 ayat (2), bunyinya dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Tamzil merupakan residivis kasus korupsi. Baca: ICW Tak Sepakat Bupati Kudus Dihukum Mati "Ada satu hal yang sangat menjadi perhatian kita semua, karena posisinya sebagai residivis. Nah tentu hukum harus melihat ini secara serius, dan tidak bisa kompromi, sehingga semangat untuk memberikan ancaman hukuman yang lebih berat itu menjadi satu hal yang penting," tegas Febri. KPK menetapkan Tamzil sebagai tersangka bersama dua orang lainnya yakni Akhmad dan Agus. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kudus tahun 2019. Dalam kasus ini, Tamzil diduga menerima suap sebanyak Rp250 juta dari Akhmad Sofyan melalui Agus Soeranto. Uang itu diberikan agar Tamzil memuluskan proses jabatan Akhmad. Tamzil dan Agus selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan, Sofyan sebagai pemberi suap disangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.