ICW Tak Sepakat Bupati Kudus Dihukum Mati

Jakarta: Kordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz tak sepakat Bupati Kudus Muhammad dihukum mati. Menurut dia, hukuman maksimal bagi residivis kasus korupsi tak harus hukuman mati. "Pilihan hukuman maksimal bisa 20 tahun pidana atau seumur hidup, pencabutan hak politik, hal itu tidak dilakukan Bupati Kudus, atau kemudian perampasan akses melaui TPP," kata Donal di Warunk Upnormal, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juli 2019. Donal mengatakan jika mengacu Pasal 2 ayat 2 Undang-undang (UU) Tindak Pidana Korupsi, hukuman mati bagi pelaku korupsi bisa saja diterapkan. Namun, dia menyarankan aspek kemanusiaan juga digunakan dalam kasus Tamzil. Selain itu, kata Donal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum pernah menerapkan hukuman mati dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. "Secara hukum dimungkinkan hukuman mati, akan tetapi secara presedennya, KPK belum pernah melakukan hukuman mati," ujar Donal. Namun, bagi Donal, semua kemungkinan terkait hukuman untuk Tamzil masih terbuka. Semua putusan tergantung penilaian hakim dari proses persidangan nanti. "Sehingga menurut saya, tergantung nanti jaksa penuntut umum dan pimpinan KPK," tandasnya. Sebelumnya, Bupati Kudus Muhammad Tamzil terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Dia merupakan mantan narapidana korupsi yang berhasil menjabat kembali. Baca: KPK Tahan Bupati Kudus Tamzil pernah terjerat kasus korupsi dana bantuan sarana dan prasaran pendidikan Kabupaten Kudus tahun anggaran 2004-2005 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus pada September 2014. Saat perkara itu bergulir, Tamzil masih menjabat sebagai staf di Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Jawa Tengah. Tamzil diduga melakukan tindak pidana korupsi bersama mantan Kadispora Kudus Ruslin dan Direktur PT Ghani & Son, Abdul Ghani. Pada Februari 2016, Tamzil divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Semarang dan dijatuhi hukuman 22 bulan penjara denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan. KPK menetapkan Tamzil sebagai tersangka bersama dua orang lainnya, yakni Akhmad dan Agus. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kudus tahun 2019.