Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri memberikan keterangan kepada media di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri memberikan keterangan kepada media di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

KPK Bawa Saksi dan Ahli dalam Praperadilan Bupati Nonaktif Kuansing

Candra Yuri Nuralam • 23 Desember 2021 06:40
Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan terkait keabsahan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati nonaktif Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra, Kamis, 23 Desember 2021. Agenda sidang, yakni pemeriksaan saksi dan ahli.
 
"Agenda sidang pada Kamis, 23, Desember 2021, yakni memeriksa saksi dan ahli baik dari pemohon maupun termohon," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 23 Desember 2021.
 
Ali mengatakan pihaknya siap membawa saksi dan ahli untuk menguatkan keabsahan tangkap tangan KPK terhadap Andi. Lembaga Antikorupsi menegaskan sudah menggelar OTT sesuai prosedur.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lembaga Antirasuah menetapkan dua tersangka terkait OTT di Kuansing, Riau. Mereka ialah Bupati Kuansing Andi Putra dan General Manager PT Adimulia Agrolestari Sudarso.
 
Kasus ini dimulai saat Sudarso mencoba menghubungi Andi agar perizinan hak guna usaha lahan kebun sawit yang dikelola perusahaannya direstui. Izin hak guna usaha kebun sawit perusahaan milik Sudarso berakhir pada 2024.
 
Baca: KPK Berharap Praperadilan Bupati Nonaktif Kuansing Ditolak
 
Tak lama setelah permintaan itu, Sudarso dan Andi bertemu. Dalam pertemuannya, Andi menyebut perpanjangan hak guna usaha membutuhkan minimal Rp2 miliar.
 
KPK menduga pertemuan itu tidak hanya membahas perpanjangan hak guna usaha lahan sawit. Lembaga Antikorupsi menyebut Andi dan Sudarso menyepakati perjanjian lain dalam pertemuan itu.
 
Sudarso juga memberikan sejumlah uang bertahap kepada Andi. Pertama, Rp500 juta pada September 2021 dan Rp200 juta pada 18 Oktober 2021.
 
Sudarso disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999.
 
Andi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif