Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin di Pengadilan Tipikor/Medcom.id/Candra Yuri
Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin di Pengadilan Tipikor/Medcom.id/Candra Yuri

Azis Syamsuddin Dicecar Soal Limit Transfer Bank

Candra Yuri Nuralam • 17 Januari 2022 14:17
Jakarta: Mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengaku meminjamkan uang Rp210 juta ke eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju. Uang itu dicicil melalui lima kali transfer.
 
"Alasannya (meminjam) untuk kebutuhan keluarga dan lain sebagainya," kata Azis dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin, 17 Januari 2022.
 
Baca: Azis Syamsuddin Mengaku Diancam Robin Pakai Artikel Berita

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Azis memberikan uang itu secara bertahap karena maksimal transfer harian cuma Rp50 juta. Klaim Azis itu langsung dipatahkan jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK Lie Putra Setiawan.
 
Lie membeberkan ada pengiriman uang Rp100 juta yang dilakukan Azis dalam sehari. Data itu dibongkar saat jaksa membuka rekening koran Azis dalam persidangan.
 
"Coba perhatikan 5 Agustus 2020, berapa kali sdr transfer? Ada enggak 50 juta dua kali?" ujar Lie.
 
Azis enggan menanggapi itu. Dia menyebut pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh pihak bank.
 
Azis didakwa menyuap mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju sebesar Rp3,09 miliar dan USD36 ribu. Azis memberikan uang itu agar Robin membantu pengurusan perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Lampung Tengah tahun anggaran 2017.
 
KPK menyiapkan dua dakwaan ke Azis. Pada dakwaan pertama, Azis disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Pada dakwaan kedua, Azis disangkakan melanggar Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif