medcom.id, Jakarta: Sesepuh Polri Komjen (Purn) Noegroho Djajusman mengatakan bahwa pergantian pucuk pimpinan Polri, adalah hak prerogratif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia melihat jenderal bintang tiga dan bintang dua senior yang digadang-gadang menjadi Kapolri, memiliki kemampuan dan syarat formal yang telah terpenuhi.
"Masalah pergantian hak prerogratif presiden, kriteria persyaratan formal terpenuhi. Karena mereka jenderal, mereka punya kualifikasi. Yang penting sosok Kapolri baru dapat tanggung jawab dengan baik," kata Noegroho saat berbincang dengan Metrotvnews.com, Sabtu (3/1/2015).
Dengan kewenangan sebagai kapolri, lanjutnya, sosok tersebut harus profesional. Jangan mengandalkan kewenangan dan kekuasan, untuk kepentingan politik. Kapolri baru juga harus memegang hukum keadilan. "Penerapan hukum yang adil. Hukum positif harus disosialisasikan. Yang penting Kapolrinya jangan bermain dalam politik. Kalau sudah keluar dari keluar Polri silakan berpolitik," imbuhnya.
Lebih lanjut mantan Kapolda Metro Jaya menambahkan pekerjaan rumah (pr) yang harus diselesaikan Kapolri mendatang, yaitu lebih mensolidkan internal. "Kapolri baru harus jadi panutan rakyatnya. Jadi bapak guru, ksatria, tidak boleh melupakan sopan santun. Saya dahulu Kapolda Metro Jaya, ada staf saya senior, saya hormati," terangnya.
medcom.id, Jakarta: Sesepuh Polri Komjen (Purn) Noegroho Djajusman mengatakan bahwa pergantian pucuk pimpinan Polri, adalah hak prerogratif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia melihat jenderal bintang tiga dan bintang dua senior yang digadang-gadang menjadi Kapolri, memiliki kemampuan dan syarat formal yang telah terpenuhi.
"Masalah pergantian hak prerogratif presiden, kriteria persyaratan formal terpenuhi. Karena mereka jenderal, mereka punya kualifikasi. Yang penting sosok Kapolri baru dapat tanggung jawab dengan baik," kata Noegroho saat berbincang dengan
Metrotvnews.com, Sabtu (3/1/2015).
Dengan kewenangan sebagai kapolri, lanjutnya, sosok tersebut harus profesional. Jangan mengandalkan kewenangan dan kekuasan, untuk kepentingan politik. Kapolri baru juga harus memegang hukum keadilan.
"Penerapan hukum yang adil. Hukum positif harus disosialisasikan. Yang penting Kapolrinya jangan bermain dalam politik. Kalau sudah keluar dari keluar Polri silakan berpolitik," imbuhnya.
Lebih lanjut mantan Kapolda Metro Jaya menambahkan pekerjaan rumah (pr) yang harus diselesaikan Kapolri mendatang, yaitu lebih mensolidkan internal. "Kapolri baru harus jadi panutan rakyatnya. Jadi bapak guru, ksatria, tidak boleh melupakan sopan santun. Saya dahulu Kapolda Metro Jaya, ada staf saya senior, saya hormati," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
