medcom.id, Jakarta: Masyarakat menilai ada upaya melemahkan dan mengkriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden Joko Widodo atau Wapres Jusuf Kalla diharapkan bisa menyetop hal itu.
Hal itu disampaikan anggota Tim Sembilan Jimly Asshiddiqie sebelum bertemu Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat.
"Masukan-masukan yang kami himpun dari masyarakat mengenai KPK yang sekarang timbul persepsi di masyarakat bahwa KPK sedang dikriminalisasi dan proses pelemahan KPK harus dihentikan," kata Jimly, Selasa (10/3/2015).
Menurut dia, masyarakat juga resah karena beberapa pendukung KPK harus berurusan dengan kepolisian. Polisi juga mensomasi Komnas HAM karena mempublikasikan hasil investigasi penangkapan Bambang Widjojanto.
Dia menilai, tindakan polisi sudah berlebihan. Atas pertimbangan itu Jokowi atau JK harus turun tangan. Jangan sampai ada pernyataan-pernyataan yang seakan-akan membenarkan tindakan Polri.
"Kalau ini dibiarkan tentu tidak sehat. Apalagi sampai mengganggu kinerja Komnas HAM. Simbolik Komnas HAM itu sangat penting," tegas Jimly.
Menurut Jimly tak penting memperdebatkan istilah kriminalisasi. Yang jelas, lanjut dia, penilaian masyarakat ada pelemahan terhadap KPK. Kondisi KPK tahun lalu dengan 2015 berbeda 100 persen.
Tahun lalu, KPK dinilai sebagai lembaga terhormat, strategis, dan ditakuti. Bahkan, Abraham Samad sempat dibidik menjadi calon wakil presiden.
"Sekarang situasinya berubah 100 persen, dari posisi yang sangat tinggi sekarang lemah sekali. Diretur banyak yang sudah pensiun. Kemudian, pimpinannya sudah jadi tersangka, sehingga renta sekali," tukasnya.
Kondisi ini dimanfaatkan orang-orang yang tidak suka dengan KPK untuk melapor ke polisi. Tim Sembilan menyampaikan ke Presiden atau Wapres agar bisa melihat apa yang dialami KPK secara lebih lengkap agar tidak mengeluarkan pernyataan yang bisa disalahpahami.
"Jangan seolah-olah ada perbedaan antara Presiden dan Wapres. Kemudian, jangan malah seperti memberi angin. Itu tidak akan menyelesaikan masalah," pungkasnya.
medcom.id, Jakarta: Masyarakat menilai ada upaya melemahkan dan mengkriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden Joko Widodo atau Wapres Jusuf Kalla diharapkan bisa menyetop hal itu.
Hal itu disampaikan anggota Tim Sembilan Jimly Asshiddiqie sebelum bertemu Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat.
"Masukan-masukan yang kami himpun dari masyarakat mengenai KPK yang sekarang timbul persepsi di masyarakat bahwa KPK sedang dikriminalisasi dan proses pelemahan KPK harus dihentikan," kata Jimly, Selasa (10/3/2015).
Menurut dia, masyarakat juga resah karena beberapa pendukung KPK harus berurusan dengan kepolisian. Polisi juga mensomasi Komnas HAM karena mempublikasikan hasil investigasi penangkapan Bambang Widjojanto.
Dia menilai, tindakan polisi sudah berlebihan. Atas pertimbangan itu Jokowi atau JK harus turun tangan. Jangan sampai ada pernyataan-pernyataan yang seakan-akan membenarkan tindakan Polri.
"Kalau ini dibiarkan tentu tidak sehat. Apalagi sampai mengganggu kinerja Komnas HAM. Simbolik Komnas HAM itu sangat penting," tegas Jimly.
Menurut Jimly tak penting memperdebatkan istilah kriminalisasi. Yang jelas, lanjut dia, penilaian masyarakat ada pelemahan terhadap KPK. Kondisi KPK tahun lalu dengan 2015 berbeda 100 persen.
Tahun lalu, KPK dinilai sebagai lembaga terhormat, strategis, dan ditakuti. Bahkan, Abraham Samad sempat dibidik menjadi calon wakil presiden.
"Sekarang situasinya berubah 100 persen, dari posisi yang sangat tinggi sekarang lemah sekali. Diretur banyak yang sudah pensiun. Kemudian, pimpinannya sudah jadi tersangka, sehingga renta sekali," tukasnya.
Kondisi ini dimanfaatkan orang-orang yang tidak suka dengan KPK untuk melapor ke polisi.
Tim Sembilan menyampaikan ke Presiden atau Wapres agar bisa melihat apa yang dialami KPK secara lebih lengkap agar tidak mengeluarkan pernyataan yang bisa disalahpahami.
"Jangan seolah-olah ada perbedaan antara Presiden dan Wapres. Kemudian, jangan malah seperti memberi angin. Itu tidak akan menyelesaikan masalah," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(TRK)
