medcom.id, Jakarta: Calon tunggal kapolri Komjen Pol Budi Gunawan kurang sepakat jika institusi Polri kembali ditarik berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan pengalaman, Budi menilai Polri mengalami kesulitan pengembangan dan sarana prasarana jika di bawah Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Kepala Lembaga Pendidikan Polisi Mabes Polri itu, Polri sebaiknya ada di bawah Presiden. "Posisi Polri di bawah presiden sudah sangat tepat," kata Budi saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon kapolri di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2015).
Budi menegaskan, wacana mengembalikan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri harus memperhatikan aturan perundang-undangan. Toh kedudukan Polri sudah ditetapkan berdasar Tap MPR Nomor 7 Tahun 2000.
"Dari sejarah dan beberapa perkembangan lain, reformasi Polri, setelah pemisahan TNI-Polri, terlihat kemajuan signifikan dari berbagai aspek. Aspek kelembagaan, SDM, anggaran dan instrumental, sehingga tugas Polri semakin baik," terang Budi Gunawan.
Pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal kapolri di ujung tanduk. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Budi diduga menerima hadiah terkait dengan transaksi-transaksi mencurigakan saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan lainnya di Mabes Polri.
KPK menyangkakan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan berdasarkan pasal 12 huruf a atau b pasal 5 ayat 2 pasal 11 atau pasal 12 B UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
medcom.id, Jakarta: Calon tunggal kapolri Komjen Pol Budi Gunawan kurang sepakat jika institusi Polri kembali ditarik berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan pengalaman, Budi menilai Polri mengalami kesulitan pengembangan dan sarana prasarana jika di bawah Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Kepala Lembaga Pendidikan Polisi Mabes Polri itu, Polri sebaiknya ada di bawah Presiden. "Posisi Polri di bawah presiden sudah sangat tepat," kata Budi saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon kapolri di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2015).
Budi menegaskan, wacana mengembalikan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri harus memperhatikan aturan perundang-undangan. Toh kedudukan Polri sudah ditetapkan berdasar Tap MPR Nomor 7 Tahun 2000.
"Dari sejarah dan beberapa perkembangan lain, reformasi Polri, setelah pemisahan TNI-Polri, terlihat kemajuan signifikan dari berbagai aspek. Aspek kelembagaan, SDM, anggaran dan instrumental, sehingga tugas Polri semakin baik," terang Budi Gunawan.
Pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal kapolri di ujung tanduk. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Budi diduga menerima hadiah terkait dengan transaksi-transaksi mencurigakan saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan lainnya di Mabes Polri.
KPK menyangkakan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan berdasarkan pasal 12 huruf a atau b pasal 5 ayat 2 pasal 11 atau pasal 12 B UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DOR)
