Ilustrasi Gedung KPK/Medcom/Fachri Audhia Hafiez
Ilustrasi Gedung KPK/Medcom/Fachri Audhia Hafiez

KPK Desak Wali Kota Jaksel Surati 452 Pengembang Tak Patuh PSU

Nasional kpk dki jakarta
Fachri Audhia Hafiez • 14 Oktober 2020 22:41
Jakarta: Wali Kota Jakarta Selatan (Jaksel) Marullah Matali didesak segara menyampaikan kepada pengembang untuk patuh dalam menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU). Ratusan pengembang belum menyampaikan kewajiban tersebut ke Pemerintah Kota Jaksel.
 
"Surati 452 pengembang agar segera menyerahkan PSU sesuai kewajiban, serta lampirkan syarat-syarat dan langkah-langkah penyerahan PSU. Setelah itu kita panggil mereka untuk verifikasi," kata Koordinator Wilayah 3 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aida Ratna Zulaiha, saat menggelar pertemuan terkait verifikasi PSU di Ruang Rapat Gedung A Lantai 2, Kantor Wali Kota Jaksel, Rabu, 14 Oktober 2020.
 
Pertemuan itu juga membahas upaya yang telah dilakukan serta kendala dalam menertibkan PSU di wilayah Jaksel. Hal ini dilakukan mengingat evaluasi capaian yang belum signifikan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Wali Kota Jaksel Marullah Matali melaporkan rekapitulasi penerbitan surat izin penunjukan penggunaan tanah (SIPPT) berdasarkan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2016. Sejak 1981 hingga 2000, terdapat 452 SIPPT yang sebagian besar belum memenuhi kewajibannya menyerahkan PSU.
 
Baca: DKI Selisik Dugaan Pelanggaran Tata Ruang di Wilayah Rawan Banjir
 
Pemkot Jaksel menemui hambatan dan kesulitan dalam proses penagihan. Keberadaan pengembang sulit diketahui alamatnya, serta beberapa tidak menyebutkan secara jelas jenis dan luasan kewajiban.
 
"Saya melihat para pengembang ini belum memiliki iktikad baik dalam memenuhi kewajibannya. Seringkali kita panggil untuk upaya penyelesaian namun tidak pernah datang," ujar Marullah.
 
Imbas situasi tersebut, lanjut dia, mayoritas apartemen di Jakarta belum layak fungsi. Bahkan beberapa bermasalah secara administrasi dan belum memiliki sertifikat.
 
Marullah menyebut ada 79 penerbitan berita acara serah terima (BAST) pemegang SIPPT wilayah kota administrasi Jaksel pada periode 2017-2020. Total nilai aset lahan dan konstruksi mencapai Rp5,09 triliun.
 
Dari total 79 BAST itu, sebanyak 66 BAST menjadi temuan BPK periode 2017-2020. Nilainya sebesar Rp4,7 triliun.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif