Jakarta: Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung kembali mengingatkan pemerintah segera menyelesaikan konflik antara masyarakat dengan perusahaan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Dia meminta hak masyarakat tak dikorbankan dalam konflik tersebut.
“Hak-hak masyarakat yang tidak boleh dikorbankan dengan alasan untuk kemudahan berusaha dan berinvestasi,” tegas Martin melalui keterangan tertulis, Rabu, 22 September 2021.
Ketua DPP Partai NasDem itu mengakui tugas pemerintah menjaga iklim investasi. Namun, hal itu mesti dilakukan dengan baik dan berpihak kepada masyarakat.
“Tetapi ketika orang sudah berbisnis dan kemudian bermasalah dengan masyarakat, pada saat itu saya meminta, apakah kewenangan Satgas untuk kemudian mengecek status investasinya. Karena terjadi pelanggaran lingkungan, terjadi pelanggaran hak-hak masyarakat adat, ini terkait di dapil saya, PT TPL,” terang Martin.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memastikan segera merespons permintaan Martin. Dia akan menurunkan Tim Satgas Investasi ke TPL pada Oktober 2021.
“Nanti Pak Imam (Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM) dengan tim dari Kementerian Investasi turun langsung ke lokasi, Ketua. Supaya bisa clear,” ujar Bahlil.
Masyarakat di sekitar Danau Toba mengeluhkan keberadaan PT TPL. Pabrik dinilai membuat pencemaran udara, pencemaran air, hingga mengakibatkan tanah longsor dan penurunan debit air.
Baca: Di Hadapan Bahlil, Martin Manurung Minta Satgas Investasi Beri Sanksi TPL
Jakarta: Wakil Ketua
Komisi VI Martin Manurung kembali mengingatkan pemerintah segera menyelesaikan konflik antara masyarakat dengan perusahaan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Dia meminta hak masyarakat tak dikorbankan dalam konflik tersebut.
“Hak-hak masyarakat yang tidak boleh dikorbankan dengan alasan untuk kemudahan berusaha dan berinvestasi,” tegas Martin melalui keterangan tertulis, Rabu, 22 September 2021.
Ketua DPP
Partai NasDem itu mengakui tugas pemerintah menjaga iklim investasi. Namun, hal itu mesti dilakukan dengan baik dan berpihak kepada masyarakat.
“Tetapi ketika orang sudah berbisnis dan kemudian bermasalah dengan masyarakat, pada saat itu saya meminta, apakah kewenangan Satgas untuk kemudian mengecek status investasinya. Karena terjadi pelanggaran lingkungan, terjadi pelanggaran hak-hak masyarakat adat, ini terkait di dapil saya, PT TPL,” terang Martin.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memastikan segera merespons permintaan Martin. Dia akan menurunkan Tim Satgas Investasi ke TPL pada Oktober 2021.
“Nanti Pak Imam (Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM) dengan tim dari Kementerian Investasi turun langsung ke lokasi, Ketua. Supaya bisa clear,” ujar Bahlil.
Masyarakat di sekitar Danau Toba mengeluhkan keberadaan PT TPL. Pabrik dinilai membuat
pencemaran udara, pencemaran air, hingga mengakibatkan tanah longsor dan penurunan debit air.
Baca:
Di Hadapan Bahlil, Martin Manurung Minta Satgas Investasi Beri Sanksi TPL
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
