Ilustrasi hukum. Medcom.id
Ilustrasi hukum. Medcom.id

Tuntutan Hukuman Mati Heru Hidayat Dinilai Tak Tepat, Ini Alasannya

Candra Yuri Nuralam • 08 Desember 2021 00:46
Jakarta: Pakar hukum tindak pidana korupsi Nur Basuki Minarno menyebut tuntutan hukuman mati terhadap terdakwa kasus korupsi di PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) Heru Hidayat tak tepat. Nur membeberkan dua alasan terkait hal tersebut.
 
“Yang pertama alasananya karena Pasal 2 ayat (2) UU Korupsi (UU Tipikor) tidak masuk di dalam surat dakwaan (dari JPU),” kata Nur saat dihubungi, Selasa, 7 Desember 2021.
 
Nur menyebut jaksa penuntut umum (JPU) hanya mencantumkan Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor dalam surat dakwaan. Ancaman hukuman mati terdapat di Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Apakah Pasal 2 ayat 2 itu harus dicantum di dalam surat dakwaan? Menurut pendapat saya, Pasal 2 ayat (2) harus dicatumkan dalam surat dakwaan, baru bisa jaksa itu menuntut pidana mati," kata Nur.
 
Dia menuturkan pencantuman tersebut penting karena JPU harus membuktikan korupsi yang dilakukan Heru dalam keadaan tertentu. Keadaan yang dimaksud, yakni korupsi saat terjadi bencana alam, krisis ekonomi, atau melakukan pengulangan tindak pidana.
 
Alasan kedua, kata Nur, tindak pidana Heru Hidayat di kasus ASABRI tak masuk kategori pengulangan tindak pidana. Sebab, tindak pidana Heru dalam kasus Jiwasraya hampir bersamaan dengan ASABRI.
 
"Jadi, kalau saya perhatikan, tempus-nya hampir bersamaan, artinya waktu kejadian perkara itu terjadi bersamaan. Hanya saja proses penuntutannya berbeda. Jadi, ini bukan merupakan pengulangan tindak pidana,” kata Nur.
 
Baca: Tuntutan Hukuman Mati Disebut Permainan Psikologis
 
Dia menyebut kasus Jiwasraya dan ASABRI masuk kategori konkursus realis atau meerdaadse samenloop. Artinya, tindak pidana dilakukan sekaligus dan berdiri sendiri.
 
“Jadi, tidak tepat kalau jaksa memberikan pemberatan kepada Heru Hidayat dengan alasan bahwa Heru Hidayat itu telah melakukan pengulangan tindak pidana,” kata Nur.
 
Sebelumnya, Heru Hidayat dituntut hukuman mati dalam kasus dugaan korupsi di PT ASABRI. Jaksa menilai hukuman itu pantas untuk Heru.
 
"Menghukum terdakwa Heru Hidayat dengan pidana mati," kata jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin, 6 Desember 2021.
 
Jaksa menilai hukuman itu pantas karena Heru juga terlibat dalam kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Heru dihukum penjara seumur hidup karena menyebabakan kerugian negara lebih dari Rp16 triliun dalam kasus itu.
 
Tindakan Heru juga dinilai masuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Heru juga tidak mendukung pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
 
Jaksa menilai tidak ada alasan untuk meringankan hukuman Heru. Heru disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Serta Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif