Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Pelapor Diminta Adukan Kasus Pemalsuan Label SNI ke Propam

Nasional pemalsuan
Achmad Zulfikar Fazli • 03 Juli 2020 00:30
Jakarta: Pelapor diminta mengadukan kasus pemalsuan label standar nasional Indonesia (SNI) keInspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Kasus ini diduga berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp2,7 Triliun.
 
"Pelapor kasus pemalsuan dapat melaporkan kepada Irwasda dan Propam selaku pengawas internal Polri, untuk melihat apakah ada yang dilanggar oleh penyidik," ujar Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 2 Juli 2020.
 
Poengky menegaskan penyidik harus bersikap profesional dalam menangani semua kasus pidana yang dilaporkan. "Jika diduga penyidik tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya, maka pengawas penyidikan (Wassidik) bertanggung jawab memeriksa hasil penyidikan perkara dan memberikan arahan-arahan kepada penyidik," ujar dia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Poengky menekankan para penyidik dalam bertugas harus berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
 
Baca: Polisi Diminta Tuntaskan Kasus Pemalsuan Label SNI
 
Sebelumnya, Polda Metro Jaya diminta transparan menangani kasus pemalsuan label SNI dalam produk besi siku. Pengusutan harus serius karena praktik pemalsuan itu berpotensi merugikan keuangan negara.
 
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane meminta Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana mengawasi penanganan kasus ini agar tuntas dan transparan. Alasannya, dampak dari praktik pemalsuan label SNI pada besi siku ini juga merugikan masyarakat.
 
"Kapolda Metro Jaya perlu menjelaskan secara transparan, kenapa kasus pemalsuan label SNI pada produk besi siku di KBN Marunda, Jakarta Utara, tak kunjung dituntaskan. Padahal informasinya, penangkapan sudah dilakukan pada 17 Juni 2020," kata Neta melalui keterangan tertulis, Selasa, 30 Juni 2020.
 
Berdasarkan informasi yang diterima IPW, kata Neta, praktik pemalsuan label SNI pada besi siku itu sudah berlangsung selama tiga tahun. Bahkan, praktik ini diduga telah merugikan negara sebesar Rp2,7 triliun.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif