Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar (Foto:Dok.DPR RI)
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar (Foto:Dok.DPR RI)

Pemerintah Didesak Cabut Perpres Penaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional berita dpr
Intan Yunelia • 14 Mei 2020 13:55
Jakarta: Pemerintah didesak mencabut aturan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Keputusan ini dinilai tidak sesuai dengan yang kondisi masyarakat di tengah pandemi covid-19.
 
“Pemerintah tidak peka dan terbukti tuna-empati dengan situasi masyarakat yang sedang dilanda pandemi covid-19. Masyarakat sedang susah dan menderita, namun justru pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar, disitat dpr.go.id, Kamis, 14 Mei 2020.
 
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebutkan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan ini segera dicabut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pemerintah dinilai tidak memberikan contoh yang baik dalam menaati hukum di Indonesia. Sebab, kebutuhan Mahkamah Agung (MA) sudah sah yaitu dikembalikan jumlah iuran BPJS Kesehatan seperti sedia kala.
 
“Untuk itu saya mengusulkan untuk mencabut Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan,” ujar Ansory.
 
Perlu diketahui, Presiden Joko Widodo berencana kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Juli 2020. Rencana ini menuai kritik berbagai kalangan.
 
Rencana itu tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan yang telah diteken Jokowi. Mengutip isi Perpres tersebut, Rabu, 13 Mei 2020, iuran BPJS kesehatan untuk Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) untuk kelas I dan kelas II akan mulai mengalami kenaikan pada 1 Juli 2020.
 
Iuran kelas I mengalami peningkatan dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu per bulan. Sementara iuran kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp100ribu per bulan.
 
Untuk kelas II baru akan mengalami kenaikan mulai 1 Januari 2021. Saat ini, golongan kelas tersebut masih membayar sebesar Rp25.500 per bulan dengan subsidi iuran dari pemerintah Rp16.500 per bulan.
 
Sementara itu, kelas III baru akan mengalami kenaikan iuran menjadi Rp35 ribu per bulan pada tahun depan. Kenaikan ini terjadi karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengurangi subsidi dari Rp16.500 menjadi Rp7 ribu per orang setiap bulannya.
 

(ROS)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif