Jakarta: Ungkapan estafet kepemimpinan yang disampaikan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuai polemik di publik. Sebagian pihak memaknai estafet kepemimpinan sebagai keberpihakan Kapolri.
Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro melihat ungkapan Kapolri tersebut masih dalam koridor netralitas. "Konteksnya adalah Kapolri menyampaikan hal tersebut pada momentum perayaan dan ibadah Natal 2023. Itu tidak bisa dimaknai sebagai instruksi. Karo Penmas Polri juga sudah menglarifikasi hal itu,” kata pria yang akrab dipanggil Simon itu dalam keterangan tertulis, Sabtu, 13 Januari 2024.
Pria yang juga Rektor Institut Sains dan Teknologi al-Kamal itu menjelaskan bahwa tidak semua ungkapan Kapolri selalu dalam koridor pelaksanaan tugas. Ada konteks yang harus dibaca secara utuh.
“Dalam konteks kegiatan perayaan dan ibadah Natal 2023, saya kira sebagai warga negara sah-sah saja Kapolri mengungkapkan harapannya terhadap keberlanjutan negeri ini. Tidak ada arahan atau pernyataan spesifik yang menunjukkan dukungan ke salah satu calon,” kata Simon.
Simon menjelaskan bahwa tahun politik memang rentan menimbulkan multitafsir. Sehingga, apapun ungkapan Kapolri atau pejabat lain sangat terbuka untuk ditafsiri oleh sejumlah pihak sebagai dukung mendukung.
"Secara politik wajar saja ada upaya mengambil keuntungan dengan cara penggiringan opini terhadap sejumlah aktor yang berpengaruh, apalagi ini Kapolri,” kata Simon.
Di sisi lain, Simon mengingatkan masyarakat tidak terprovokasi sejumlah pandangan-pandangan. Terutama, yang menafsirkan pernyataan Kapolri tersebut dengan cara yang utuh.
?“Mari kita tetap menjaga persatuan untuk Pemilu 2024 damai guna menyongsong Indonesia Emas 2045,” pungkas Simon.
Jakarta: Ungkapan estafet kepemimpinan yang disampaikan Kapolri, Jenderal
Listyo Sigit Prabowo menuai polemik di publik. Sebagian pihak memaknai estafet kepemimpinan sebagai keberpihakan Kapolri.
Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro melihat ungkapan Kapolri tersebut masih dalam koridor netralitas. "Konteksnya adalah Kapolri menyampaikan hal tersebut pada momentum perayaan dan ibadah Natal 2023. Itu tidak bisa dimaknai sebagai instruksi. Karo Penmas
Polri juga sudah menglarifikasi hal itu,” kata pria yang akrab dipanggil Simon itu dalam keterangan tertulis, Sabtu, 13 Januari 2024.
Pria yang juga Rektor Institut Sains dan Teknologi al-Kamal itu menjelaskan bahwa tidak semua ungkapan Kapolri selalu dalam koridor pelaksanaan tugas. Ada konteks yang harus dibaca secara utuh.
“Dalam konteks kegiatan perayaan dan ibadah Natal 2023, saya kira sebagai warga negara sah-sah saja Kapolri mengungkapkan harapannya terhadap keberlanjutan negeri ini. Tidak ada arahan atau pernyataan spesifik yang menunjukkan dukungan ke salah satu calon,” kata Simon.
Simon menjelaskan bahwa tahun politik memang rentan menimbulkan multitafsir. Sehingga, apapun ungkapan Kapolri atau pejabat lain sangat terbuka untuk ditafsiri oleh sejumlah pihak sebagai dukung mendukung.
"Secara politik wajar saja ada upaya mengambil keuntungan dengan cara penggiringan opini terhadap sejumlah aktor yang berpengaruh, apalagi ini Kapolri,” kata Simon.
Di sisi lain, Simon mengingatkan masyarakat tidak terprovokasi sejumlah pandangan-pandangan. Terutama, yang menafsirkan pernyataan Kapolri tersebut dengan cara yang utuh.
?“Mari kita tetap menjaga persatuan untuk Pemilu 2024 damai guna menyongsong Indonesia Emas 2045,” pungkas Simon.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
